MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta belum sepakat terkait harga rumah tapak dengan pengembang PT Nusa Kirana. Pemprov menilai harga yang ditawarkan pengembang terlalu tinggi, yaitu Rp 350 juta dari permintaan Rp 170 juta tiap satu unit.
Government Relation PT Nusa Kirana Dhiki Kurniawan mengatakan harga Rp 350 juta sudah diperhitungkan secara matang menurut harga tanah dan material.
"Mungkin turun tapi tidak signifikan. Tim masih menghitung," katanya.
Sebelumnya, ada penundaan groundbreaking Rumah DP 0. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Rumah DP Rp 0 bukan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun milik pihak swasta bernama PT Nusa Kirana, dan ada yang belum sejalan dengan Pemprov.
"Jadi seperti kami sudah terhubung dengan pihak pengembang karena memang belum sinkron antara program pemprov dan apa yang dilaksanakan, sementara mereka mau touch mau mulai marketingnya," ujar Sandiaga beberapa waktu lalu.
mempersilahkan PT Nusa Kirana yang ingin melakukan groundbreaking, namun tidak berkaitan dengan program Pemprov DKI.
Alasan Pemprov DKI belum melakukan groundbreaking, kata Sandiaga, lantaran harga Rumah DP Rp 0 sangat tinggi yakni seharga Rp 350 juta, sementara Pemprov menginginkan harga Rp 170 juta tiap satu unit.
"Saya sampaikan, silakan saja berjalan tapi itu belum bisa diklaim sebagai program pemprov karena belum ada sinkronisasi dari program-program yang kami luncurkan, misalnya harga kalau FLPP kalau Rumah Tapak di Jakarta Utara itu Rp 170 juta sampai Rp 180 juta," kata Sandiaga.
Menurutnya, program tersebut menyasar ke masyarakat kalangan berpenghasilan Rp 3,5 juta sampai Rp 7 Juta. Karena itu, pihaknya perlu mensinkronkan antara program Pemprov DKI sebelum melakukan groundbreaking. (*)