MerahPutih.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menilai, citra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara sudah hancur akibat kasus hukum yang menjerat sang Ketua Setya Novanto.
Menurut Zulkifli, opini buruk masyarakat terhadap lembaga legislatif itu tak lepas dari rangkaian kasus korupsi dan drama kaburnya Setnov dari penjemputan paksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
"Wah hancur. (citra) DPR sudah hancur. (buktinya) Surveinya 20 persen. Ya kan? ujar Zulkifli di Gedung Graha Adhya Wicaksana, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Minggu (19/11).
Karenanya, Zulkifli meminta Setnov mematuhi proses hukum yang sedang berlangsung di KPK. Terlebih Setnov merupakan ketua lembaga tinggi negara yang wajib mengikuti proses hukum yang ada.
"Novanto harus mematuhi proses hukum yang ada. Apalagi sebagai pimpinan lembaga negara tentu pak Nov harus mengikuti proses hukum yang ada. Keberatan kan ada, boleh. Apalagi praperadilan, boleh membela. Tapi ikuti aturan yang ada," tegasnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengimbau, kepada semua pimpinan lembaga negara untuk menjaga kehormatan lembaga yang dipimpinnya. Pasalnya, kata Zulkifli, jika citra lembaga negara buruk, maka akan menggangu ketahanan nasional.
"Tapi yang paling penting lagi mari kita jaga kehormatan lembaga negara. Lembaga negara itu simbol, kalau lembaga negara rusak citranya apakah MK, DPR dan lain-lain, tentu menganggu ketahanan nasional. Jadi kita jaga bersama - sama," pungkasnya.
Seperti diketahui, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka pada Jumat (10/11). Setnov sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.
Dalam kasus ini, mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto. Setnov diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.
Diduga akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara dirugikan Rp 2,3 triliun, dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun.
Dalam kasus ini, Setnov disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (Pon)