Serangan Telak Kubu Jokowi Soal Larangan Polemik Nonton Film G30S/PKI
Minggu, 30 September 2018 -
Merahputih.com - Seperti jamur di musim hujan, film G30S/PKI selalu menjadi bahan perbincangan setiap tahunnya. Kini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin berharap polemik itu kembali tak dikaitkan kepada petahana, Joko Widodo.
Terbaru, ada kampanye hitam di media sosial yang menyatakan bahwa Pemerintahan Jokowi berada di balik keputusan pemerintah menghentikan pemutaran film G30S/PKI.
Direktur Program TKN Jokowi-Maruf Amin, Aria Bima menegaskan keputusan pemerintah menghentikan pemutaran film G30S/PKI dibuat oleh mantan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah. Yunus sendiri saat ini adalah Wakil Ketua Dewan Penasihat pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Penghentian film G30S/PKI dilakukan oleh Menteri Penerangan saat itu, dalam hal ini Yunus Yosfiah, seorang letjen purnawirawan, yang sekarang menjadi penasihat Timses Prabowo," kata Aria Bima, Jumat (28/8).
Politisi PDI Perjuangan itu membeberkan, penghentian film itu karena seolah-olah kawasan Halim Perdanakusumah, yang pernah menjadi Markas TNI AU, adalah tempat menyeramkan.
Selain Yunus, penghentian film juga diputuskan oleh Juwono Sudarsono, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka, kata Aria, ingin hal yang menyangkut masalah sejarah perlu dilakukan peninjauan ulang agar lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
"Jadi jangan dianggap penghentian itu seolah-olah oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi, Gus Dur, atau Pak SBY. Ini dihentikan Pak Yunus Yosfiah dan Juwono Sudarsono," tegas Aria.
Sehingga ia sangat tidak menyayangkan adanya sebuah kampanye hitam yang menyudutkan pemerintah saat ini seolah penghentikan ini dilakukan oleh Jokowi.
"Dan dikapitalisasi seolah-olah Pak Jokowi tidak setuju pemutaran film G30S itu. Ini suatu hal yang dikapitalisasi menjadi isu politik dan itu tidak benar. Pak Jokowi tidak melarang dan membolehkan menonton dan membuat film (dengan tema) yang sama supaya kita bisa cerdas untuk memberikan film-film, termasuk film Serangan Umum 1 Maret," pungkasnya. (*)
