MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buka suara mengenai uji materi Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dilayangkan Partai Perindo di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Perindo, pasal itu bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945. Perindo meminta aturan yang membatasi masa jabatan presiden dan wapres maksimal dua periode tersebut hanya berlaku apabila presiden dan wapres itu menjabat secara berturut-turut.
SBY mengatakan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden itu adalah amanah reformasi. Menurut dia, pembatasan itu untuk mencegah terlalu lamanya seseorang memiliki kekuasaan, baik sebagai presiden dan wakil presiden.
"Khusus pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden itu adalah amanah reformasi, mencegah terlalu lamanya seseorang memiliki kekuasaan baik presiden atau wakil presiden," kata SBY di kediamannya, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/7).
Presiden ke-6 RI itu menyatakan semangat reformasi untuk jabatan presiden dan wakil presiden adalah dibatasi dua periode. Pasalnya, sebelum reformasi 1998 jabatan presiden maupun wakil presiden tak dibatasi.
"Waktu itu semangatnya, jiwanya, ruhnya adalah dibatasi dua periode, baik itu presiden ataupun wakil presiden," ungkap SBY.
SBY menyerahkan sepenuhnya kepada MK untuk memutuskan mengenai gugatan yang diajukan partai besutan Harry Tanoesudibyo itu. Kendati demikian, SBY mengingatkan untuk kembali pada semangat reformasi.
"Silakan MK untuk membahasnya. Silakan mengembalikan pada semangat reformasi dulu, akal sehat, dan apa sebetulnya yang dikehendaki oleh bangsa ini," pungkas SBY. (Pon)