MerahPutih.com - Usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Artifisial untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2027, yang kini tengah disusun oleh Badan Legislasi DPR RI.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, pengaturan soal kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) saat ini menjadi suatu kebutuhan untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.
"Sementara kita ini masih belum ada, sehingga kita membutuhkan peraturan tersebut agar bisa dimasukkan kalau tidak di (Prolegnas) jangka pendek, ya jangka menengah," kata Dave saat rapat bersama Badan Legislasi di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11).
Beberapa negara lain sudah memiliki aturan yang rinci dari pemerintah masing-masing untuk mengatur kecerdasan artifisial, misalnya Malaysia dan Singapura pun sudah memiliki aturan itu.
Baca juga:
Apa Itu DeepSeek AI? Pesaing Terberat ChatGPT yang Mengubah Dunia Artificial intelligence
Kalau untuk negara-negara yang jauh seperti Eropa dan Amerika Serikat, itu sudah lebih jauh lebih dalam pengaturannya,
kata dia.
Komisi I DPR RI pun menyerahkan urgensi pembahasan RUU tersebut ke Badan Legislasi, berhubung masih ada sejumlah RUU yang masih berproses, di antaranya RUU Ketahanan dan Keamanan Siber serta RUU tentang Penyiaran.
Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menilai RUU tersebut bisa saja masuk ke Prolegnas jangka pendek, jika naskah akademiknya (NA) sudah ada.
Tapi kalau NA-nya belum ada, saya kira jangka menengah itu,
katanya.