MerahPutih.com - Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) dalam periode 1 Januari 2024 hingga 15 Maret 2024 atau sebelum dan setelah pencoblosan Pemilu 2024, dari Rp 328,9 triliun belanja pemerintah, yang langsung diterima masyarakat itu adalah Rp 254,7 triliun.
"Mayoritas dari belanja ini memang langsung kepada masyarakat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin (25/3).
Baca juga:
Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Jokowi Mayoritas Coblos Prabowo - Gibran
Sejak awal 2024 hingga 15 Maret 2024, belanja negara tercatat sebesar Rp 470,3 triliun. Nilai tersebut setara dengan 14,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 3.325,1 triliun.
Dari Rp 470,3 triliun tersebut, mayoritas adalah belanja pemerintah pusat yang total realisasinya dalam periode yang sama mencapai Rp 328,9 triliun.
Belanja pemerintah pusat tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp 165,4 triliun atau 15,2 persen dari pagu kementerian dan lembaga, terutama untuk penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
Belanja non-K/L Rp 163,4 triliun atau 11,9 persen dari pagu, terutama untuk pembayaran subsidi negeri dan pembayaran manfaat pensiun.
"Terlihat di awal 2024 sampai 15 Maret, realisasi belanja lebih tinggi dibanding tahun lalu yaitu tumbuhnya 17 persen," ujar Menkeu.
Sri Mulyani memaparkan, secara rinci, realisasi belanja pemerintah pusat yang senilai Rp 254,7 triliun tersebut dialokasikan untuk anggaran perlindungan sosial, petani dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pendidikan dan infrastruktur.
Anggaran perlindungan sosial, petani dan UMKM antara lain dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 5,3 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Kartu sembako Rp 11,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp 11,6 triliun untuk 96,7 juta peserta, bantuan alat dan mesin pertanian (traktor) Rp 74,15 miliar sebanyak 557 unit, subsidi BBM Rp 1,7 triliun sebanyak 1,5 juta kilo liter, subsidi LPG 3 kg Rp 6,8 triliun sebanyak 0,7 juta MT.
Selanjutnya, anggaran pendidikan untuk Program Indonesia Pintar Rp 963,3 miliar untuk 1,4 juta siswa, Program KIP Kuliah Rp 1,3 triliun untuk 132,4 ribu mahasiswa, BOS (Kementerian Agama) Rp 4,4 triliun untuk 4 juta siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp765 miliar untuk 197 perguruan tinggi negeri.
Selain itu, lanjut Menkeu , anggaran infrastruktur untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur telah terealisasi senilai Rp 13,7 triliun.
"Digunakan antara lain untuk jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, gedung dikti dan kapasitas satelit," katanya dikutip Antara. (*)
Baca juga:
Klaim Pemerintah Gelontorkan Bantuan Sosial di Awal Tahun 2024