Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Ridwan Kamil: BUMD Rugi Tidak Layak Dipertahankan

Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Oktober 2021

MerahPutih.com - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat diingatkan agar memiliki kinerja keuangan yang baik dengan mencetak laba. BUMD juga harus bisa menjadi agen perubahan bagi daerah sekitarnya.

"BUMD itu, pertama mencetak laba, kedua menjadi agen perubahan bagi pembangunan. Jadi jangan rugi dan jangan diam," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kota Bandung, Senin (25/10).

Baca Juga:

Bos-Bos BUMN Siap-Siap Dicopot, Intip Kriteria Perombakan Erick Thohir

Menurut Ridwan Kamil, dua hal tersebut sangat penting dalam mengelola BUMD. Jika tidak bisa menjalankan kedua hal tersebut, maka perusahaan daerah itu tidak layak untuk dipertahankan.

"Kalau BUMD-nya diam saja tidak ada pergerakan apalagi rugi, sebenarnya tidak layak untuk dieksistensikan," ucapnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, ada tiga tujuan dari pendirian BUMD. Pertama, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.

Kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Ketiga, memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Antara)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Antara)

Ridwan Kamil mengaku, lebih memilih untuk memiliki sedikit BUMD tetapi seluruhnya produktif ketimbang memiliki banyak BUMD tapi kondisi keuangannya negatif.

"Kuncinya itu, bukan bangga banyak-banyakan BUMD, tapi harus punya semangat itu. Saya lebih baik punya BUMD sedikit, tapi produktif. Dibandingkan banyak, tapi berdarah-darah dan tiap tahun minta subsidi penyertaan modal dari pemerintah provinsi," ucapnya.

Ia tidak mau mendengar ada BUMD yang rugi karena kegiatan operasionalnya habis oleh Direksi atau Komisaris. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

PKS Nilai Usul Golkar soal Pembubaran Kementerian BUMN Mengada-ada

Baca Artikel Asli