MerahPutih.com - Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut pelaksanaan Pilkada 2020 tetap harus berjalan.
Ia meminta agar seluruh aparat penyelenggara, KPU, KPUD, Bawaslu, seluruh masyarakat dan pemda melalui patpol PP betul-betul bisa menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan.
"Karena ini pesta demokrasi harus dijalankan dengan baik agar tidak terjadi malapetaka terkait COVID-19,” kata Wiku Adisasmito kepada wartawan, Kamis (10/9).
Baca Juga:
Wiku menerangkan peran dari berbagai elemen masyarakat tersebut sangat dibutuhkan.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada melalui koordinasi dengan TNI dan Polri.
“Perlu diketahui beberapa daerah sudah membuat peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut Inpres 6/2020. Ini yang akan akan jadi dasar penegakan kedisiplinan protokol kesehatan,” ujar Wiku.
Menjaga keamanan dan keselamatan di masa pandemi ini, menurut Wiku, adalah tanggung jawab bersama.
Ia juga meminta masyarakat berpartisipasi dan membantu mengendalikan situasi pandemi selama Pilkada 2020.
"Jadi itu adalah hal yang harus kita lakukan bersama. Dan seluruh anggota masyarakat juga harus ikut terlibat betul-betul mengendalikan situasi karena ikut berpartisipasi seluruhnya," ujarnya.
Seperti diketahui, pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Salah satu tahapan pilkada adalah saat pendaftaran ke KPU daerah setempat menjadi sorotan karena menimbulkan kerumunan massa. Sejauh ini, sebanyak 60 bakal calon kepala daerah juga terkonfirmasi positif corona.
Baca Juga:
Erick Thohir: Suksesnya Pilkada Jangan Jadi Kegagalan Penanganan COVID-19
Wiku sebelumnya menerangkan ada 309 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Sebanyak 45 di antaranya masuk zona merah corona.
"Dari 309 kabupaten/kota yang mengikuti pilkada, terdapat 45 kabupaten/kota atau 14,56 persen dengan risiko tinggi. Ada 152 kabupaten/kota atau 49,19 persen daerah risiko sedang," kata Wiku.
Selain itu, ada 72 kabupaten/kota atau 23,3 persen yang berisiko rendah, lalu 26 kabupaten/kota atau 8,41 persen yang tak ada kasus baru, dan ada 14 kabupaten/kota atau 4,53 persen daerah tak terdampak. (Knu)
Baca Juga:
Pilkada Serentak 2020, Polda Jateng Prioritaskan Pengamanan Solo dan Semarang