Merahputih.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pindana penggelapan yang dilakukan terdakwa Komisaris PT. DBG, RI dengan penggugat PT. GPE pada Selasa (18/8).
Kuasa Hukum terdakwa RI, Ditho HF Sitompoel menerangkan, hari ini merupakan sidang lanjutan beragenda mendengar keterangan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Iya kalau dari tuntutan Jaksa pada intinya sih ia melihat bahwa unsur-unsurnya terpenuhi dia bilang ada unsur penipuan pasal 378 KUHP nya terpenuhi," ujar dia kepada wartawan, Selasa (18/8).
Baca Juga:
Dhito melanjutkan, kliennya pun dituntut oleh JPU dengan kurungan penjara selama 3,5 tahun.
Namun, kata dia JPU tidak melihat penjanjian kerja yang sudah disepakati bersama dan hanya melihat pertemuan di Kempinski antara kedua belah pihak.
"Dia hanya mencantumkan di tuntutannya itu hanya pertemuan (kedua belah pihak) di Kempinski. Tapi mengenai perjanjian tidak dicantumkan dalam tuntutannya," tegas dia.
Padahal, kata dia, saksi ahli dari Kepolisian yang dihadirkan dalam sidang pada Jumat (7/8) kemarin sudah jelas menyatakan kalau ada perjanjian maka kasus ini masuknya ke ranah perdata bukan ke ranah pidana.
"Jadi kami duga JPU ini dengan sengaja memiliki niat ingin mengaburkan perkara ini bukan membuat terang suatu perkara," tutur dia.
Baca Juga:
Berupaya Saingi TikTok, Facebook Diduga Kucurkan Dana Besar untuk Content Creator
Ia berharap, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa melihat kasus ini secara fakta persidangan. Apalagi, Majelis Hakim sudah ditunjukan bukti-bukti perjanjian perkara ini adalah ranah perdata.
"Bahwa kasus ini perdata, ini masalah hutang piutang mari kita selesaikan di Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI) bukan dikaitkan dengan kasus pidana," tutup dia. (Ayu)