PKL Bersatu Gulingkan Jokowi-JK  

MerahPutih Peristiwa - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menilai, rezim Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah penjajah rakyatnya sendiri atau rezim kekuatan asing. Hal itu ditunjukkan dengan deregulasi perlonggar ijin toko modern yang merupakan bagian Paket Kebijakan September I.

"Ini jelas dan tegas sebagai wujud nyata penjajahan ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia," ujar Ketua APKLI Ali Mahsun, M Biomed, di Jakarta, Senin (21/9).

Sejak Rezim JokowiJK berkuasa, lanjut Ali, PKL digusur semena-mena dan diusir-usir tak beradab. UMKM dikebiri dengan beban pajak 1 persen dari omzet lima tahun ke belakang.

Deregulasi perlonggar ijin toko modern menyempurnakan penggerusan oleh kekuatan asing, kongsi kapitalis multinasional terhadap ekonomi rakyat dan merobek kedaulatan ekonomi bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. "Ini mematahkan janji Jokowi-JK yang akan melakukan revitalisasi 5000 pasar tradisional, dan janji-janji pro ekononi rakyat. Palsu dan bohong belaka,"tegas Ali.

Keberadaan Rezim Jokowi-JK, kata Ali, adalah mimpi buruk bangsa Indonesia disiang bolong. APKLI secara tegas mengecam dan melawan totalitas rezim Jokowi-JK atas deregulasi perlonggar ijin toko modern.

"Jika dipaksakan maka PKL bersama dan bersatu dengan elemen kekuatan bangsa lainnya turun ke jalan merobohkan rezim imperialis Jokowi-JK demi dan untuk tegaknya ekonomi rakyat dan Kedaulatan Ekononi Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945", tegas Ali Mahsun.

Masih kata Ali, saat ini saja, akibat Perpres RI 112/2007, sudah 3500 pasar tradisional kolaps, jutaaan PKL kelontong gulung tikar digerus membludaknya Toko Modern yang merangsek ke pedesaan dan gang perkotaan. APKLI memastikan ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia akan kukut (gulung tikar) jika toko modern ijinnya diperlonggar Jokowi-JK. Sehingga Indonesia paripurna dijajah bangsa asing kembali.

"Apa maunya Jokowi-JK perlonggar ijin toko modern? Tak ada kata lain kecuali, PKL BERSATU melawan total rezim Jokowi-JK", tandas dia.

Menurut Ali, ini sudah gila dan sudah kelewat batas. Jika dibiarkan bisa bubarkan Indonesia. PKL dan UMKM sebagai pilar utama ekonomi dan mata pencarian rakyat ditindas, digerus kartel kongsi kapitalias multinasional.

Lebih dari itu, rezim Jokowi-JK ada di dalamnya dengan deregulasi perlongar ijin toko modern. Fakta nyata rezim Jokowi-JK telah menggadaikan kedaulatan ekonomi bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ke Asing. (mad)

BACA JUGA:

1. Setelah Ojek dan Sopir, Jokowi Bakal Undang PKL Makan Siang
2. Pasca Penggusuran Pasar Benhil, PKL Colong-colong Berjualan
3. Ribuan Demonstran Buruh Jadi Ladang Rezeki Ratusan PKL
4. APKLI: Polisi Harus Merakyat Jangan Berpihak Kepada Konglomerat
5. Lenggang Jakarta di Monas Demi Bela PKL