MerahPutih.com - Polemik mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah pimpinan DPR RI mengonfirmasi telah menerima laporan terkait pengumpulan dukungan dari anggota dewan.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan usulan HMP terhadap Wapres Gibran sudah sampai ke pimpinan DPR dan akan ditindaklanjuti setelah masa persidangan dimulai kembali.
Baca juga:
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Puan menegaskan pimpinan DPR tidak akan mengambil langkah di luar ketentuan yang berlaku. Menurutnya, setiap proses yang berkaitan dengan penggunaan hak konstitusional DPR harus melalui mekanisme resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, apa mekanismenya. Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi kita taat pada konstitusi yang ada,
kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sekitar 50 Anggota DPR Ikut Teken HMP
Di tengah pembahasan yang berkembang di parlemen, dukungan terhadap usulan HMP disebut terus bertambah.
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan sekitar 50 anggota DPR telah memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani (Hak Menyatakan Pendapat),
Mardani Ali Sera.
Mardani sendiri termasuk salah satu anggota DPR yang ikut memberikan tanda tangan dalam usulan tersebut. Menurut di, proses administratif pengajuan usulan sudah berjalan.
Surat yang memuat dukungan anggota DPR telah disampaikan secara resmi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. "Surat sudah disampaikan ke pimpinan," imbuhnya
Mardani juga mengklaim dukungan terhadap usulan HMP tidak hanya berasal dari satu kelompok politik. Menurut dia, penandatangan berasal dari berbagai fraksi yang ada di DPR.
Namun, dia hingga kini belum mau merinci komposisi fraksi yang terlibat dalam penandatanganan usulan tersebut. "Banyak fraksi. Dari mayoritas fraksi," tandas politikus PKS itu.
Baca juga:
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
HMP Jadi Salah Satu Hak Konstitusional DPR
Hak Menyatakan Pendapat atau HMP merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki DPR selain hak interpelasi dan hak angket.
Penggunaan HMP memiliki mekanisme khusus yang harus melalui tahapan pembahasan internal DPR sebelum dapat diproses lebih lanjut.
Karena itu, usulan yang telah masuk ke pimpinan DPR masih harus melewati prosedur kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)