Pemerintah Diminta Tak Biarkan Poso Jadi Ladang Pembantaian Warga Tak Berdosa
Rabu, 19 Mei 2021 -
MerahPutih.com - Kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) membunuh dengan keji empat petani di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pembunuhan itu terjadi pada Selasa, 11 Mei 2021 lalu.
Pembunuhan tersebut didalangi Qatar bersama 4 anggota gerombolan teroris Poso lainnya. Mereka merupakan anggota organisasi teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Empat petani yang menjadi korban adalah MS (52), SS (61), P, dan L.
Baca Juga:
4 Warga Poso Dibantai Kelompok MIT, La Nyalla Minta Aparat Bertindak Tegas
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo meminta agar semua aparat keamanan, termasuk Densus 88 Antiteror, segera menghentikan kekerasan dan membongkar jaringan terorisme di Poso.
"Kita percaya dengan kemampuan Densus untuk memutus jaringan terorisme dan mengembalikan rasa aman bagi masyarakat Poso," kata Benny, Rabu (19/5).
Menurut dia, tragedi pembunuhan terhadap empat petani tersebut melukai rasa kemanusiaan setiap umat beragama. Tragedi ini, lanjut dia, jangan sampai terulang
"Apa yang dilakukan jaringan terorisme bertentangan nilai Pancasila karena menghancurkan martabat kemanusiaan," pungkas Benny.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, kelompok teroris MIT terus bermetamorfosa.
Mereka bahkan melakukan perlawanan terhadap komitmen nasional dan internasional negara dalam menumpas aksi terorisme.
Petrus mengungkapkan, aksi terorisme MIT di Poso telah berlangsung 10 tahun sejak 2011 hingga sekarang (2021), telah memakan korban ratusan nyawa. Baik di pihak aparat TNI-Polri, warga sipil (petani) tidak berdosa dan di pihak teroris sendiri.
"Namun demikian, negara membiarkan Poso menjadi 'ladang pembantaian', tanpa Presiden Jokowi membuat suatu keputusan politik negara," ujarnya.
Ia menambahkan, warga masyarakat di Poso dan sekitarnya mengalami tekanan secara psikososial dan psikologis.
Petrus melihat ada sikap dan kebijakan negara yang diskriminatif dalam menghadapi terorisme.
Di mana ketika ada jenderal terbunuh di Papua, Presiden Jokowi cepat mengeluarkan keputusan politik negara mengirim pasukan TNI-Polri dengan kekuatan penuh turun ke Papua.
"Sementara, di Poso cenderung tak maksimal," imbuh Petrus.
Petrus menilai, pemerintah setengah hati dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme, khususnya di Poso.
"Buktinya sudah 10 tahun tidak berhasil menumpas jaringan teroris MIT," sesal Petrus.
Baca Juga:
Ia juga melihat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang diberi wewenang menyusun kebijakan dan program strategis nasional di bidang penanggulangan terorisme, belum maksimal melakukan peran kesiapsiagaan nasional.
"Mereka tak maksimal dan belum berhasil melakukan kontra radikalisasi hingga deradikalisasi untuk Poso," tutur advokat Peradi itu.
Petrus mendesak pemerintah berani menyatakan secara tegas bahwa MIT adalah organisasi teroris afiliasi ke ISIS.
"Atau perlu ditetapkan sebagai ormas terlarang di Indonesia. Dengan begitu penanganan akan menjadi lebih maksimal," tegas Petrus. (Knu)
Baca Juga:
