Pemerintah Didesak Bubarkan Ormas Radikal Selain HTI
Minggu, 09 Juli 2017 -
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tengah menghadapi persoalan pelik menyusul maraknya organisasi radikal yang ingin menggugat ideologi negara dan merongrong persatuan NKRI.
Kini, pemerintah tengah berupaya melakukan pembubaran terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ketua DPN Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Donny Gahral juga mendesak pemerintah membubarkan ormas radikal lain yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila.
"Tidak hanya HTI, seluruh organisasi radikal harus dipertimbangkan (pembubarannya)," ujar Donny dalam diskusi bertajuk 'Mendorong Realisasi Pemerintah atas Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia' di kantor DPP BMI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/7).
Meski HTI mengklaim tidak pernah melakukan kekerasan dan melanggar aturan hukum di Indonesia, menurut Donny, keberadaan organisasi yang mengusung ideologi khilaf tersebut tetap dinilai membahayakan negara.
Donny juga mengingatkan, potensi HTI melakukan kegiatan untuk menggugat dasar negara Indonesia sangat besar. Hal itu, merujuk pada penyerangan kelompok Ismalic State di Afganistan.
"Sudah ada yang menyatakan kita harus support ISIS di Merawi, ada yang mengatakan ini adalah jihad. Dan di kalangan fundamental, pemerintah dianggap menyudutkan HTI," jelasnya.
Oleh karena itu, Donny meminta semua elemen masyarakat bersatu padu mendukung rencana pemerintah membubarkan HTI.
"Ketika aparatur negara dan publik belum satu suara untuk pentingnya HTI dibubarkan, maka akan lebih sulit. Jadi saya pikir yang dibutuhkan pemerintah sekarang adalah legitimasi publik," pungkas Donny. (Pon)
Baca berita terkait Hizbut Tahrir Indonesia lainnya di: Dinilai Radikal, BMI Sebut HTI Harus Dibubarkan