MerahPutih.com - Dalam pemilan kepala daerah seretak 2020 ini, Partai Golkar akan menyingkirkan, para pimpinan partai daerah termasuk anggta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), jika tidak sejalan dengan keputusan partai.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berjanji memberikan sanksi tegas terhadap pimpinan DPRD, fraksi, ataupun kadernya yang membelot dukungan kepada pasangan lain pada Pilkada Serentak 2020.
"Bahwa kader yang sudah kami usung di pilkada kemudian ada pimpinan daerah, pimpinan DPRD, atau fraksi yang berbeda dukungan, kami bangkucadangkan dulu," katanya di Jakarta, Minggu (30/8).
Baca Juga:
Pemenang Pilkada Serentak Bakal Hadapi Kondisi Krisis
Ia mengancam, mengganti pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain yang bukan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2020.
"Kalau main bola, 'kan ada bangku cadangkan, lalu diganti pemain baru. Nanti dari bangku cadangan, bisa dikembalikan ke lapangan atau disuruh dia masuk ke ruang ganti. Jadi, ini sikap tegas dari DPP," katanya.
Golkar memastikan para kadernya solid mendukung pasangan calon yang diusung pada pilkada mendatang. Karena, pilkada ini sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2024.
"Arti kemenangan bagi Partai Golkar adalah sangat penting dan strategis. Golkar menargetkan 60 persen kemenangan di Pilkada 2020," katanya.
Airlangga mengingatkan, pada pandemi COVID-19 ini pola kampanye pilkada harus dengan cara yang berbeda dan menghindari pertemuan langsung dan berkumpul dengan banyak orang.
"Pandemi COVID-19 ini 'kan membuat kita untuk berpikir dan berbuat dengan cara yang berbeda, termasuk dalam kampanye nanti. Jadi, tidak ada rapat-rapat massal. Menjangkau pemilih bisa melalui campaign digital atau pemanfaatan media dan IT secara tepat guna," ujarnya.
Baca Juga:
Partai Golkar Percaya Diri Bisa Raih Kemenangan 60 Persen di Pilkada Serentak 2020