MerahPutih.com - Pergantian Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Mekanisme tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 8 yang mengatur pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Melalui sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dalam satu pasangan.
Jadi, apabila jabatan Wakil Presiden kosong sebelum masa jabatannya berakhir, maka ada prosedur konstitusional yang harus dijalankan untuk menentukan penggantinya.
Ketentuan tersebut merupakan bagian dari hasil perubahan UUD 1945 pada era Reformasi. Pengaturan ini bertujuan memastikan keberlangsungan pemerintahan sekaligus menjaga legitimasi dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Baca juga:
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia?
>
Rapat Paripurna Ke-3 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (ANTARA/Fath Putra Muya)
Berikut ini adalah mekanisme pergantian wapres di Indonesia:
1. Presiden Usulkan 2 Calon Pengganti
Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden berhak mengajukan dua nama calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, kedua calon tersebut akan dipilih melalui sidang MPR.
Artinya, Presiden tidak dapat langsung menunjuk satu orang untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Nama calon yang diajukan tetap harus melalui proses pemilihan oleh MPR.
Ketentuan ini juga tidak secara khusus mewajibkan calon pengganti berasal dari partai politik yang sama dengan Wakil Presiden sebelumnya.
2. MPR Memiliki Waktu Maksimal 60 Hari
UUD 1945 menetapkan batas waktu bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2), sidang tersebut harus diselenggarakan selambat-lambatnya 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Pada proses ini, MPR bertugas memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden. Wakil Presiden terpilih kemudian melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan, bukan memulai periode kepresidenan baru.
Baca juga:
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
3. Bagaimana jika Wakil Presiden Dimakzulkan?
Selain karena meninggal dunia atau mengundurkan diri, kekosongan jabatan Wakil Presiden juga dapat terjadi apabila yang bersangkutan diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment.
Proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Pada mekanisme tersebut, DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau alasan konstitusional lainnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputus.
Apabila MK menyatakan Presiden atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam konstitusi, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.
Selanjutnya, MPR menggelar sidang untuk mengambil keputusan atas usulan tersebut. Jika MPR memutuskan untuk memberhentikan Wakil Presiden, jabatan tersebut menjadi kosong dan penggantinya dipilih berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
4. Bagaimana jika Presiden dan Wakil Presiden Sama-sama Berhalangan?
UUD 1945 juga mengatur kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (3), apabila Presiden dan Wakil Presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan, tugas kepresidenan dijalankan bersama oleh tiga menteri, yaitu:
- Menteri Luar Negeri
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Pertahanan
Ketiganya bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan untuk sementara waktu.
Baca juga:
Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam, Gibran Ungkap Keinginan Mundur
Hal itu selambat-lambatnya 30 hari setelah kondisi tersebut terjadi. Lalu, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru.
Pasangan pengganti dipilih dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih akan melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan tersebut. (Far)