MerahPutih.com - Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) menyampaikan sejumlah kritik terhadap kondisi demokrasi, penegakan hukum, dan pemerintahan di Indonesia. Dalam orasi ilmiahnya, ia menyoroti fenomena buzzer, dugaan penyadapan ilegal, hingga maraknya korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat menghadiri Sidang Terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) di Graha Ronatama, Depok, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Megawati menegaskan sikap politik PDI-P yang memilih tetap berada di luar pemerintahan.
Ia mengaku pernah mendapat tawaran untuk bergabung, tetapi memutuskan tidak mengambil kesempatan tersebut.
Selain itu, Megawati kembali menyinggung saat penolakannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurutnya, komitmen terhadap konstitusi harus tetap dijaga.
Berikut sejumlah pernyataan penting Megawati Soekarnoputri dalam orasi ilmiahnya di STIPAN.
Baca juga:
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
1. Megawati Minta DPR Buat Aturan untuk Buzzer
Salah satu isu yang menjadi perhatian Megawati adalah maraknya aktivitas buzzer di media sosial. Ia menilai perlu ada aturan hukum yang mengatur aktivitas tersebut.
Megawati bahkan secara langsung mengusulkan kepada DPR RI agar membuat regulasi untuk menertibkan buzzer.
"Saya mengatakan ke DPR, harus dibuat hukum bagi mereka yang buzzer-buzzer," kata Megawati, dikutip dari tayangan Kompas TV.
Ia juga mengingatkan wartawan yang meliput agar tidak menyamakan pekerjaan jurnalistik dengan aktivitas buzzer.
Megawati menilai para buzzer lebih banyak menyampaikan pendapat melalui media sosial dan tidak berani menghadapi perbedaan pandangan secara langsung.
Ia mengaku pernah menantang sejumlah buzzer untuk datang dan berdiskusi atau berdebat secara terbuka. Namun, menurut Megawati, tidak ada yang menerima tantangan tersebut.
"Saya bilang, 'kamu kenapa begitu? Datang sini, bertemu dengan saya, diskusi, debat'. Never, enggak ada satu orang pun yang berani," ujarnya.
2. Megawati Singgung Dugaan Penyadapan Ilegal dan Kritik Kepolisian
Dalam orasi yang sama, Megawati turut menyinggung persoalan penyadapan yang dikaitkannya dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ia mengaku heran dengan dugaan praktik penyadapan ilegal yang menurutnya tidak seharusnya terjadi dalam institusi kepolisian.
Baca juga:
Megawati juga mengingatkan kembali perannya ketika memisahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
"Apa ya enggak malu ya, polisi yang saya buat kayak gitu. Tapi kan enggak ada yang berani nanya sama saya, wartawan, padahal sudah tahu polisi itu saya yang memisahkan, lho kok beraninya coba menyadap?" kata Megawati.
Ia kemudian melontarkan kritik terhadap oknum polisi yang dinilainya tidak jujur kepada masyarakat.
Megawati mengaku tidak takut apabila pernyataannya tersebut berujung pada persoalan hukum. Ia menyebut pernah beberapa kali berhadapan dengan aparat kepolisian dan kejaksaan.
"Polisi saja bohongi rakyat. Lah ya teriak saja! Memangnya polisi mau nangkap kamu begini? Heh, terus mau nangkap saya? Saya tidak takut!" ujarnya.
Meski menyampaikan kritik keras, Megawati menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.
"Sebagai seorang warga negara, saya taat pada hukum yang ada di Indonesia. Harusnya begitu! Hei polisi dengarkan saya, karena saya yang membuat kamu! Jangan lupa," tuturnya.
3. Megawati Prihatin Korupsi Merajalela, Rakyat Masih Banyak yang Miskin
Persoalan korupsi dan kemiskinan juga menjadi perhatian Megawati. Ia menyayangkan masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, sementara praktik korupsi terus menjadi persoalan di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah dan para pemegang kekuasaan seharusnya tidak melupakan kondisi masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan.
"Malah ada malah memikirkan ini nanti korupsi, sekarang korupsi merajalela di Indonesia lupa bahwa masih banyak yang namanya rakyat kita miskin," ucap Megawati.
Ia kemudian mencontohkan kegiatan sosial yang dilakukan PDI-P untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Baca juga:
Megawati Soekarnoputri Apresiasi Aksi Kemanusiaan Bersama Dokter Diaspora di Lokasi Bencana
Megawati menyebut partainya memiliki kapal kesehatan yang sedang menuju Aceh untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.
Selain itu, PDI-P juga merencanakan pengiriman kapal berikutnya ke Papua sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak cuaca ekstrem dan fenomena El Nino.
"Akhir bulan akan berangkat ke Papua karena memang kita harus waspada sama El Nino, sebuah gerakan cuaca tetapi El Nino itu anomali mestinya November ini musim hujan tetapi ternyata tidak seperti yang diharapkan," jelasnya.
4. Megawati Tegaskan PDI-P Tetap Berada di Luar Pemerintahan
Dalam orasi ilmiahnya, Megawati juga menegaskan posisi politik PDI-P yang memilih tetap berada di luar pemerintahan.
Ia menyampaikan kritik terhadap kondisi Republik Indonesia saat ini dan mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangannya sebagai anak Proklamator.
"Enggak benar lagi Republik Indonesia ini. Secara subjektif sebagai anaknya proklamator, saya menggugat yang namanya pemerintahan. Kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan republik yang kita cintai ini?" ujar Megawati.
Ia kemudian menceritakan bahwa dirinya pernah mendapat tawaran untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Namun, tawaran tersebut tidak diambil.
Megawati menegaskan lebih memilih PDI-P tetap berada di luar pemerintahan daripada harus masuk ke dalam struktur kekuasaan.
"Mau dikasih masuk ke pemerintahan? Saya bilang terima kasih. Saya di luar saja," katanya.
Pernyataan tersebut kembali menegaskan pilihan politik Megawati untuk mempertahankan posisi PDI-P di luar pemerintahan.
5. Megawati Tolak Tegas Wacana Presiden Tiga Periode
Megawati juga kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Ia mengaku sempat menerima sejumlah pertanyaan dan komunikasi dari berbagai pihak ketika isu tersebut mencuat.
Namun, Megawati menyatakan sikapnya secara tegas bahwa dirinya tidak menyetujui wacana tersebut.
Baca juga:
23 Januari dalam Sejarah: Hari Lahir Megawati Soekarnoputri hingga Kudeta APRA
"Ketika muncul wacana perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode banyak yang menghubungi maupun bertanya kepada saya. Saya dengan tegas mengatakan tidak," ujar Megawati.
Ia menjelaskan, sikap tersebut berkaitan dengan komitmennya agar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak kembali diamendemen.
Megawati juga menilai persoalan tersebut bukan menjadi ranahnya untuk mengambil keputusan.
"Jadi bukan ranah saya," tuturnya.
6. Megawati: Menjadi Pemimpin Itu Sulit, tetapi Menjadi Presiden Gampang
Selain berbicara mengenai situasi politik nasional, Megawati turut menyampaikan pandangannya tentang perbedaan antara menjadi presiden dan seorang pemimpin.
Menurutnya, menduduki jabatan presiden tidak selalu berarti seseorang telah mampu menjalankan hakikat kepemimpinan.
"Menjadi pemimpin itu sulit, tapi menjadi presiden itu gampang," kata Megawati.
Ia menjelaskan, seorang presiden terbiasa mendapatkan berbagai fasilitas dan pelayanan selama menjalankan tugasnya. Bahkan, hal-hal sederhana seperti membuka pintu atau menyiapkan kendaraan sering kali sudah dilakukan oleh orang lain.
Namun, tanggung jawab seorang pemimpin jauh lebih besar karena harus menghadapi berbagai persoalan dan tantangan.
Megawati menyebut seorang pemimpin membutuhkan strategi, keyakinan, keteguhan, keberanian, dan kesabaran.
Menurutnya, kualitas kepemimpinan tidak cukup hanya diukur dari jabatan atau kekuasaan yang dimiliki.
7. Megawati Ingatkan Pemimpin Bisa Gagal karena Ambisi Kekuasaan
Megawati juga mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki daya tarik besar yang dapat menguji integritas seseorang.
Ia menilai banyak pemimpin gagal karena terlalu mengutamakan ambisi untuk mempertahankan atau memperbesar kekuasaan.
Menurutnya, seorang pemimpin seharusnya tidak melupakan tujuan utama kekuasaan, yakni melayani masyarakat.
"Banyak yang gagal sebagai pemimpin akibat ambisi kekuasaan. Perubahan orientasi kekuasaan dan melupakan hakikat pemimpin itu dari, oleh, dan untuk rakyat," ujar Megawati.
Ia menambahkan, keteguhan karakter menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki seorang pemimpin.
Nilai, etika, moral, dan keteladanan harus berjalan beriringan agar pemimpin tidak mudah tergoda oleh kepentingan pribadi.
Megawati menilai karakter kepemimpinan seperti itu semakin sering dilupakan.