MerahPutih.com - Dana kelurahan yang rencananya akan segera dicairkan pemerintah pada 2019 mendatang mendapat kritik tajam dari kubu oposisi.
Oposisi menengarai pembagian dana kelurahan di tahun itu, bermuatan politik "ada udang di balik batu." Merespon pernyataan tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, pihak oposisi asal kritik dan asal serang.
"Itu sama saja politik asal serang dan asal kritik. Mereka yang menjadikan rencana kebijakan dana kelurahan sebagai serangan politik, bagi kami justru mereka telah menunjukkan bagaimana kualitas kepemimpinannya," kata Hasto kepada awak media, Senin (22/10).
Hasto mengatakan, dana kelurahan sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi adalah aspirasi langsung dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) akhir Juli 2018 lalu.
Harapannya bisa menjadi penyeimbang dana desa yang bisa menggerakkan perekonomian dan pembangunan yang melibatkan langsung rakyat yang selama ini sudah digulirkan pemerintah.
"Pak Jokowi berkomitmen kuat membangun dari pinggiran. Inplementasinta desa, dusun dan kelurahan menjadi pilar perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tutur dia.
Jadi, kalau kemudian ada yang "nyinyir" dan menuding "ada udang dibalik batu" itu membuktikan kualitas kepemimpinan yang tidak berpihak kepada rakyat.
"Rakyat pasti bisa melihat dan menilai, calon pemimpin yang justru menghalang-halangi, mencurigai, menunjukkan sikap tidak senang, ketika Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan prorakyat, aspiratif, dan solutif dengan berbagai langkah yang kreatif dan inovatif," ucap Sekretaris TKN KIK itu. (fdi)