MerahPutih.com - Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan, kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), keluarga, dan kroni-kroninya telah membajak lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Pemilu 2024.
Menurut Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil, Halili Hasan, Jokowi beserta keluarga dan kroni-kroninya tidak lagi memperdulikan etika, konstitusi negara, demokrasi, serta tata pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Selain melanggar etika, konstitusi, hukum, dan keadaban politik demokratis, Jokowi telah menyalahgunakan dan memobilisasi sumber daya negara, baik aparat, program, dan anggaran negara, bahkan otoritas yang dimilikinya untuk memenangkan paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,” kata Halili dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/2).
Baca juga:
Sudah Dibantah Menhan, Koalisi Sipil Tetap Lapor Dugaan Korupsi Pesawat ke KPK
Halili menyebut, pemungutan suara Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari lalu mengonfirmasi bahwa Jokowi telah memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan Capres Prabowo Subianto yang didampingi putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.
Sejak awal, kata Direktur Eksekutif Setara Institute ini, pihaknya menilai bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming adalah paslon yang bermasalah.
"Prabowo merupakan pelanggar HAM karena telah melakukan penculikan aktivis HAM pada 1997-1998 yang telah diakuinya dan membuatnya dicopot dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 3 Agustus 1998,” ujarnya.
Sementara itu, majunya Gibran sebagai Cawapres pendamping Prabowo dinilai mengabaikan agenda reformasi 1998. Hal itu lantaran pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika konstitusi.
“Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya, karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi,” tegasnya. (pon)
Baca juga:
Koalisi Sipil Kritik KPU Beri Karpet Merah Eks Koruptor Nyaleg