MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil inisiatif lebih besar dalam penanganan kabut asap lintas batas di kawasan ASEAN.
Menurut dia, dampak karhutla yang dirasakan negara tetangga harus dijawab melalui kepemimpinan regional, bukan sekadar respons diplomatik.
Kholid menyampaikan hal itu setelah Presiden Prabowo berkomunikasi langsung dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan menyatakan kesediaan mengambil langkah yang diperlukan terkait persoalan asap.
Kami mengapresiasi respons cepat Presiden. Momentum ini perlu dijawab dengan kepemimpinan Indonesia di kawasan, bukan sikap defensif,
ujar Kholid dalam keterangannya di Jakarta dikutip Sabtu (10/10).
Baca juga:
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Anggota DPR RI tersebut mengingatkan bahwa kabut asap akibat karhutla tidak hanya berdampak pada masyarakat di dalam negeri. Persoalan ini juga dapat mengganggu hubungan dengan negara tetangga sehingga membutuhkan koordinasi lintas negara.
PKS Desak Prabowo Pimpin Gerakan ASEAN Atasi Kabut Asap
Menurut Kholid, Indonesia memiliki landasan untuk memainkan peran lebih aktif dalam penyelesaian masalah tersebut. Indonesia telah meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dan menjadi tuan rumah pusat koordinasi ASEAN untuk penanganan asap lintas batas.
Ia menilai posisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertemuan dan koordinasi negara-negara ASEAN, termasuk menyelaraskan dukungan yang diperlukan untuk menangani kebakaran di lapangan.
Indonesia harus mengambil inisiatif dalam pertemuan negara-negara ASEAN dan menjadikan pusat koordinasi tersebut sebagai simpul kerja sama penanganan asap di kawasan,
kata alumnus Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia itu.
Baca juga:
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Buka Peluang Bantuan Negara Tetangga, Kendali Tetap di Indonesia
Kholid juga membuka ruang bagi pemanfaatan bantuan negara-negara ASEAN sesuai kebutuhan penanganan. Meski demikian, koordinasi operasi di wilayah Indonesia harus tetap berada di bawah kendali pemerintah Indonesia.
Ia menegaskan, kepemimpinan regional perlu dibuktikan melalui langkah nyata di dalam negeri. Penanganan yang transparan, pencegahan kebakaran berulang, dan perlindungan masyarakat terdampak harus berjalan beriringan dengan diplomasi.
“Kerja sama ASEAN patut digunakan untuk mempercepat penanganan, tetapi tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah Indonesia,” pungkas anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VI yang meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi itu. (Knu)