Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres

Ananda Dimas Prasetya - 27 menit lalu

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Menurut Yusril, Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih sebagai pengganti jika terjadi kekosongan jabatan tersebut.

Proses pengajuan hingga pemilihan pengganti wakil presiden itu memiliki batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan konstitusi.

Baca juga:

Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final

Presiden Harus Ajukan Dua Nama Calon Wapres

Yusril menjelaskan, apabila Gibran mengundurkan diri dari jabatannya, MPR akan terlebih dahulu menyurati Presiden untuk meminta pengajuan dua calon wakil presiden.

Kedua kandidat tersebut harus dilengkapi berkas persyaratan pencalonan masing-masing sebelum diserahkan kepada MPR.

Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra.

Dengan demikian, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tidak dilakukan secara langsung melalui penunjukan satu nama oleh Presiden. MPR akan menerima dua nama calon yang diajukan untuk kemudian menjalankan proses pemilihan.

Baca juga:

Saat Isu Mundur dari Wapres Ramai, Instagram Gibran Justru Banjir Unggahan

MPR Punya Waktu 60 Hari untuk Memilih Pengganti

Setelah menerima dua nama calon dari Presiden, MPR akan menggelar pemilihan untuk menentukan sosok yang akan mengisi jabatan wakil presiden.

Yusril menyebut proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak MPR menerima surat dari Presiden.

“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” katanya. (Knu)

Baca Artikel Asli