Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Ekspor SDA Satu Pintu Bakal Pengaruhi Investor, Pemerintah Perlu Redakan Kekhawatiran Pengusaha

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026

MerahPutih.com - Pemerintah diminta memahi jika pengaturan ekspor satu pintu dapat memengaruhi kepercayaan investor, karena mereka khawatir tentang bagaimana peraturan itu akan diterapkan dalam praktiknya, termasuk institusi mana yang akan diizinkan untuk melaksanakan peraturan tersebut.

Dino Patti Djalal mengomentari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, yang mengatur seluruh aktivitas ekspor komoditas sumber daya alam strategis Indonesia wajib melalui verifikasi dan sistem terpadu milik PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Januari 2027.

Kita tunggu saja sampai Januari. Saya berharap Pemerintah melakukan segala yang mereka bisa untuk meredakan kekhawatiran para investor,

ujar Dino.

Di sisi lain, ia menilai Indonesia dapat menjadi pemain penting dalam isu mineral kritis karena memiliki cadangan nikel.

Baca juga:

Prabowo: PT DSI Kelola Devisa Lebih dari USD 10,5 Miliar, Kebijakan Ekspor Satu Pintu Mulai Berbuah Hasil

"Jadi, sekarang ini Amerika, khususnya Trump, sangat terobsesi terhadap mineral kritis; dan kita jadi pemain karena nikelnya (ada) di kita," kata Dino dalam keterangan media Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) di Jakarta, Rabu.

Menurut menurut pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu, mineral kritis kini menjadi isu nomor satu di AS karena persaingan teknologi dan ekonomi digital yang sangat bergantung pada komoditas tersebut. Presiden AS Donald Trump pun, menurut Dino, sangat memperhatikan sumber daya tersebut.

Mineral kritis merupakan salah satu isu utama dalam perundingan dagang antara Indonesia dan AS dan yang paling diinginkan AS adalah sumber mineral kritis milik Indonesia.

Indonesia pun selalu terbuka bagi investasi AS di proyek hilirisasi, sehingga AS perlu bergerak cepat karena banyak perusahaan negara, seperti dari China, telah menanamkan modal dalam proyek hilirisasi Indonesia.

Terkait suara kolektif ASEAN soal mineral kritis, Dino menilai hal itu sulit terwujud karena setiap negara anggota ASEAN memiliki kepentingan berbeda, di mana ada yang berstatus produsen dan ada sebagian sebagai konsumen.

Negara-negara ASEAN akan mengambil inisiatif masing-masing dalam menanggapi kerja sama mineral kritis dengan AS, sehingga tidak akan ada posisi kolektif ASEAN terkait hal tersebut. (*)

Baca Artikel Asli