DPRD DKI Bakal Undang PUPR dan Pejabat Wilayah Bodetabek Bahas Banjir
Selasa, 07 Januari 2020 -
Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI, maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga pimpinan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk membahas masalah banjir.
"Saya kira mestinya ada semacam upaya dan ini DPRD akan berinisiatif untuk mengundang semua PUPR, Wali Kota Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi kita akan undang para ahli tata ruang, tata kota, ahli urusan air, nanti sama-sama kita pikirkan," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik di Jakarta, Selasa (7/1).
Baca Juga:
Taufik juga menyerukan agar seluruh anggota DPRD turut menyisihkan 10 persen gaji atau tunjangan untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir.
Selain 106 anggota parlemen kebon sirih, Taufik juga mendorong agar jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI mengikuti aksi peduli yang sama.
"Saya mengajak pimpinan dan anggota DPRD juga pejabat eselon Pemprov DKI untuk bisa ikut menyisihkan penghasilannya membantu korban banjir," jelasnya.
Gaji masing-masing anggota DPRD yaitu Rp 111 juta, sedangkan Ketua DPRD Rp 59 juta, dan wakil ketua Rp 110 juta.
Jadi kalau diasumsikan seluruh anggota DPRD DKI menyerahkan Rp 10 juta dari gaji dan tunjangannya, maka bantuan yang bisa diserahkan DPRD untuk korban banjir sebesar Rp 1,06 miliar.
Baca Juga:
PKS: Kekosongan Wagub DKI Penyebab Anggaran Ajaib Lem Aibon dan Bolpoin
Taufik yang juga Koordinator Komisi D berharap kepada warga untuk terus bergotong royong, bersinergi dengan SKPD terkait untuk memulihkan kampung pasca diterjang banjir beberapa waktu lalu.
"Kondisi permukiman dan lingkungan harus segera dipulihkan, terutama dari sisi kebersihan. Saya lihat kemarin respon warga di lokasi terdampak banjir juga sangat bagus, semoga semua kompak sampai kondisi pulih," tutupnya. (Asp)
