DPR Awasi Ketat Dana Haji untuk Infrastruktur

Selasa, 01 Agustus 2017 - Zulfikar Sy

MerahPutih.com - Anggota DPR Maman Imanulhaq menegaskan akan mengawasi ketat penggunaan dana haji untuk infrastruktur. Pasalnya, bukan hanya nilainya yang sangat besar, namun pertanggungjawaban terhadap jamaah lebih penting.

Maman mengatakan, dana haji yang berasal dari jamaah jika dikalkulasikan mencapai Rp 100 triliun. Jadi sangat wajar, tanggungjawabnya juga besar.

"Pastinya Komisi VIII akan mengawasi dengan ketat. Karena menyangkut uang umat yang sangat besar hampir Rp 100 triliun," ungkap politisi PKB, Selasa (1/8).

Untuk itu, Wakil Ketua Fraksi PKB ini mengimbau agar anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak main-main dalam mengelola dana umat tersebut.

Sehingga, masyarakat dapat merasakan manfaat dari investasi dana tersebut.

"Dulu belum ada BPKH. Sekarang semua mekanismenya lebih jelas dan transparan. Sehingga DPR, Komisi VIII bisa melakukan pengawasan dengan mengajukan pertanyaan ke BPKH," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan penggunaan dana haji untuk pengembangan infrastruktur.

Kesungguhan niat mengelola dana itu ditunjukkan pemerintah dengan melantik sejumlah anggota BPKH oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, baru-baru ini.

Nantinya, dana haji sepenuhnya akan dikelola oleh BPKH dengan mekanisme serta aturan yang berlaku.

Adapun anggota BPKH yang telah dilantik, yaitu;

1. Yuslam Fauzi, sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas

2. Khasan Faozi, Dewan Pengawas

3. Moh Hatta, anggota Dewan Pengawas

4. Marsudi Syuhud, anggota Dewan Pengawas

5. Suhaji Lestiadi, anggota Dewan Pengawas

6. Muhammad Akhyar Adnan, anggota Dewan Pengawas

7. Hamid Paddu, anggota Dewan Pengawas ]

8. Ajar Susanto Broto, anggota Badan Pelaksana

9. Rahmat Hidayat, anggota Badan Pelaksana

10. Anggito Abimanyu, anggota Badan Pelaksana

11. Beny Witjaksono, anggota Badan Pelaksana

12. Acep Riana Jayaprawira, anggota Badan Pelaksana

13. Iskandar Zulkarnain, anggota Badan Pelaksana

14. Hurriyah El Islamy, sebagai anggota Badan Pelaksana. (Fdi)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Anggota DPR: Dana Haji Pernah Diselewengkan Instrumen SUN

Bagikan

Baca Original Artikel

Berita Terkait

Bagikan