MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, mendorong pemerintah pusat dan daerah memperluas dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan industri kreatif di berbagai wilayah. Salah satu langkah yang menjadi sorotannya adalah penyederhanaan perizinan konser musik, festival budaya, pemutaran film, hingga pameran karya.
Menurut Chusnunia, kemudahan perizinan bukan sekadar memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk berekspresi. Kebijakan tersebut juga berpotensi membuka lebih banyak kesempatan kerja berbayar bagi pekerja industri kreatif, termasuk mereka yang berada di luar kota-kota besar.
Ia menilai, sebuah acara kreatif memiliki dampak ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Penyelenggaraan konser, misalnya, tidak hanya memberikan kesempatan kerja kepada musisi, tetapi juga teknisi suara, kru panggung, fotografer, hingga pedagang makanan.
"Di balik satu konser, ada musisi, teknisi suara, kru panggung, fotografer, sampai pedagang makanan yang ikut bekerja. Kalau acara bisa rutin digelar di berbagai daerah, peluang kerja dan usahanya juga bisa lebih merata," ujar Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11).
KEN 2026 Dinilai Bisa Jadi Acuan Pengembangan Acara Daerah
Chusnunia turut menyoroti langkah Kementerian Pariwisata yang memasukkan 125 acara dari 38 provinsi ke dalam program Karisma Event Nusantara (KEN) 2026.
Menurutnya, agenda tahunan tersebut dapat menjadi acuan untuk memperluas dukungan pemerintah terhadap kegiatan kreatif berskala kecil dan menengah.
Ia berharap dukungan serupa tidak hanya diberikan kepada acara besar yang masuk kalender nasional. Kegiatan yang diinisiasi komunitas lokal juga perlu memperoleh ruang untuk berkembang dan diselenggarakan secara berkelanjutan sepanjang tahun.
Dengan demikian, potensi ekonomi dari industri acara diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di daerah tertentu, tetapi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Baca juga:
Pramono Anung Janji Permudah Perizinan Konser Artis Luar Negeri
Kementerian Ekraf dan Pariwisata Diminta Perkuat Koordinasi dengan Polri
Untuk mewujudkan kemudahan penyelenggaraan acara, Chusnunia meminta Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata meningkatkan koordinasi dengan Polri.
Sinergi antarlembaga diperlukan agar mekanisme perizinan berlangsung transparan dan mudah diakses oleh komunitas maupun promotor di daerah.
Ia menekankan bahwa penyelenggara harus memperoleh kepastian mengenai sejumlah hal, mulai dari persyaratan administrasi, estimasi waktu pengurusan, hingga perkembangan status permohonan izin.
Di sisi lain, aspek keselamatan tetap harus menjadi perhatian. Ketentuan teknis seperti kapasitas pengunjung, jalur evakuasi, dan kesiapan fasilitas kesehatan perlu disesuaikan dengan skala serta tingkat risiko masing-masing kegiatan.
Dengan mekanisme yang jelas, penyelenggara diharapkan dapat mempersiapkan acara secara lebih terencana tanpa menghadapi ketidakpastian dalam proses perizinan.
Baca juga:
Industri Kreatif dan UMKM Tak Layak Dikenakan Kenaikan PPN 12 Persen
Pemda Diminta Buka Akses Lokasi dan Sediakan Pendamping
Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga didorong mengambil peran lebih aktif dalam membangun ekosistem acara kreatif.
Salah satu langkah yang diusulkan Chusnunia adalah menyediakan informasi terbuka mengenai fasilitas publik yang dapat digunakan untuk kegiatan seni dan hiburan, seperti gedung kesenian, lapangan, maupun ruang publik lainnya.
Informasi tersebut diharapkan mencakup kapasitas tempat, fasilitas yang tersedia, rincian biaya, serta prosedur pemesanan.
Pemerintah daerah juga diharapkan menunjuk petugas atau kontak khusus yang bisa mendampingi komunitas dan promotor. Pendampingan ini dapat mencakup konsultasi perizinan, pemilihan lokasi, hingga persiapan aspek keamanan acara.
Ketersediaan informasi dan pendampingan tersebut dinilai dapat membantu penyelenggara, terutama komunitas lokal yang ingin mengadakan kegiatan tetapi memiliki keterbatasan akses terhadap informasi maupun prosedur administratif.
Baca juga:
Tak Lagi Sekadar Promotor Konser, PK Entertainment Bangun Ekosistem Industri Kreatif
Dampak Ekonomi Acara Kreatif Perlu Dievaluasi
Chusnunia juga mengusulkan agar setiap agenda yang memperoleh dukungan pemerintah menyampaikan informasi secara transparan mengenai kesempatan bagi masyarakat setempat untuk terlibat.
Kesempatan tersebut mencakup peluang tampil bagi pelaku seni, bekerja bagi tenaga kreatif, maupun berjualan bagi pelaku usaha lokal.
Tak hanya itu, evaluasi setelah acara selesai juga dinilai penting untuk mengukur manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Penilaian tersebut dapat mencakup jumlah pekerja kreatif lokal yang memperoleh upah serta perkiraan peningkatan omzet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Yang ingin kami lihat setelah festival selesai adalah berapa banyak orang lokal yang mendapat pekerjaan berbayar, berapa UMKM yang bertambah penjualannya, dan apakah komunitas punya kesempatan untuk menggelar acara lagi,
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia.
Ia menegaskan, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan aspek yang masih perlu diperkuat dalam pengembangan industri acara kreatif di berbagai daerah.
"Dari situ, kami bisa menilai mana yang perlu diperkuat," pungkasnya. (Far)