MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyetujui delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) hingga Rp 11 Triliun. Pengajuan PMD tersebut rencananya ada di Anggaran Pendapadan dan Belanja Daerah (APBD)-Perubahan DKI Jakarta 2018.
Delapan BUMD yakni PT Mass Rapid Transit, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) PT Tjipinang Food Station, PT Pembangunan Sarana Jaya, PAM Jaya, PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya dan PD Pasar Jaya PMD.
Menurut Anies, hal itu diperuntukan agar BUMD tidak memiliki banyak beban untuk menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI.
"Yang ingin dilakukan di sini adalah fungsi developmentnya fungsi pembangunannya kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak ada komersial yang besar tetapi dia memiliki keleluasaan di dalam menjalankan di dalam melaksanakan untuk kegiatan pembangunan jadi aspek pembangunannya bukan aspek komersialnya," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (30/8)
Pasalnya, lanjut Anies, BUMD memiliki dua fungsi yakni mencari keuntungan dan membantu pemerintah dalam pembangunan. Untuk itu dirinya perlu membantu dengan mengerluarkan dana pada APBD-P DKI Jakarta.
"Dalam sebuah badan usaha milik daerah ato milik negara ada 2 komponen. Komponen komersial dan komponen pembangunan, yang aspek komersial itu harus dikerjakan dengan mengundang investor-investor karena ini memang kegiatan komersial yang aspek pembangunan adalah aspek yang secara komersial memang tidak layak di situ menggunakan peran dari pemerintah," ungkapnya. (Asp)