Merahputih.com - Ketua Setara Institute, Hendardi menilai manuver Amien Rais soal ancaman pembongkaran kasus-kasus di KPK, ancaman penggantian Kapolri dan provokasi kebencian berdasarkan etnis dan agama merupakan manuver politik yang tidak memberikan keteladanan pada warga negara.
"Ancaman-ancaman itu tidak relevan dengan kasus yang sedang dialami Ratna Sarumpaet," kata Hendardi dalam keterangan tertulis yang diterima Merahputih.com, rabu (10/10).
Justru, hal itu malah menggeser persoalan hukum biasa menjadi persoalan politik. Politisasi itu justru datang dari pihak Amien Rais yang ditujukan untuk melindungi dirinya secara berlebihan.
"Padahal Amien Rais hanya dimintai keterangan sebagai saksi," ucap Hendardi.
Meski demikian, upaya Amien Rais membongkar kasus-kasus KPK dan mengkritisi kinerja Polri merupakan hak yang bersangkutan dan tidak bisa dipersoalkan.
Hendari menegaskan, Publik sudah paham bahwa dinamika menjelang Pemilu 2019 telah menyulut berbagai ketegangan yang justru dipicu oleh elit politik.
"Kontestasi politik hendaknya menjadi pesta riang gembira, karena di sanalah rakyat bisa menunaikan haknya untuk menentukan pilihan secara merdeka," ucapnya.
Pemeriksaan M. Amien Rais, sambungnya, sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet adalah proses hukum biasa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam mengungkap kebenaran suatu peristiwa tindak pidana.
Sementara, Dukungan yang diberikan Alumni PA 212 telah memantik dan mendorong persoalan hukum biasa ini berpotensi menjadi persoalan politik yang dipicu oleh politisasi yang dilakukan oleh M. Amien Rais dan pendukungnya, dengan menyebarkan berbagai ancaman.
"Sebagai warga negara M. Amien Rais mesti menyikapi pemanggilan pemeriksaan ini sebagai proses hukum normal dalam kerangka penegakan hukum," tutupnya. (pon)