MerahPutih.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menyiapkan tahapan pengisian jabatan wakil presiden setelah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Proses ini akan melibatkan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pengajuan calon wakil presiden hingga pemilihan dalam Sidang Paripurna MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, pimpinan MPR telah menerima surat pengunduran diri Gibran dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.
"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani.
Surat pengunduran diri tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, MPR akan menindaklanjuti surat itu melalui mekanisme ketatanegaraan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan aturan tata tertib MPR.
Muzani menjelaskan, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk membahas langkah berikutnya. Setelah itu, MPR dapat menyelenggarakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Baca juga:
Terima Surat Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres, Prabowo: Saya Dukung Keputusan Beliau
"Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," kata Muzani.
Lantas, bagaimana alur MPR memilih calon wakil presiden pengganti Gibran ? Berikut tahapan berdasarkan dokumen alur tindakan MPR dalam pengisian kekosongan jabatan wakil presiden yang disusun Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari.
1. MPR Gelar Rapat Gabungan Paling Lama 3 Hari
Tahap pertama dimulai dengan penyelenggaraan Rapat Gabungan MPR. Berdasarkan Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, rapat tersebut dilaksanakan paling lama 3 x 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.
Rapat Gabungan memiliki sejumlah agenda penting, yakni menentukan jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih wakil presiden pengganti.
Sidang Paripurna pemilihan wakil presiden harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan.
Dengan demikian, Rapat Gabungan menjadi tahap awal yang menentukan jadwal dan persiapan proses pemilihan calon wapres.
2. MPR Sampaikan Pemberitahuan kepada Presiden Prabowo
Setelah Rapat Gabungan selesai, pimpinan MPR wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan Pasal 135 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, pemberitahuan tersebut disampaikan paling lama 3 x 24 jam setelah Rapat Gabungan dilaksanakan.
Baca juga:
Gibran Rakabuming Raka Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Pimpinan MPR
Surat itu memuat hasil keputusan rapat, jadwal Sidang Paripurna, serta persyaratan calon wakil presiden yang harus dipenuhi.
Tahap ini menjadi dasar bagi Presiden untuk menyiapkan dan mengajukan nama calon pengganti Gibran kepada pimpinan MPR.
3. Prabowo Usulkan Dua Calon Wapres
Tahap berikutnya berada di tangan Presiden. Berdasarkan Pasal 136 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada pimpinan MPR.
Pengajuan kedua calon tersebut harus disertai dokumen dan kelengkapan persyaratan. Batas waktu penyampaiannya paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR digelar.
Artinya, calon wakil presiden pengganti Gibran tidak langsung ditentukan melalui penunjukan Presiden. Prabowo harus mengajukan dua nama untuk selanjutnya dipilih oleh anggota MPR.
Pada tahap ini, nama-nama yang berpotensi menjadi calon wapres masih menunggu keputusan dan usulan resmi Presiden.
Karena itu, belum ada nama yang dapat dipastikan sebagai pengganti Gibran sebelum proses pengajuan dilakukan.
4. MPR Verifikasi Persyaratan Kedua Calon
Setelah menerima usulan Presiden, MPR akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kedua calon wakil presiden.
Baca juga:
Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Ini Pesan Jokowi untuk Putranya
Sesuai Pasal 137 hingga Pasal 139 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, MPR membentuk Tim Verifikasi melalui Rapat Gabungan. Pembentukan tim dilakukan paling lama 2 x 24 jam sebelum batas waktu pengajuan calon.
Tim Verifikasi memiliki waktu paling lama tujuh hari sejak dokumen persyaratan diserahkan untuk memeriksa kelengkapan dan kebenarannya.
Hasil pemeriksaan kemudian dilaporkan dalam Rapat Gabungan. Jika ditemukan kekurangan dokumen atau persyaratan, pimpinan MPR meminta Presiden melengkapinya sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
Setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, pimpinan MPR menetapkan dua calon yang berhak mengikuti pemilihan dalam Sidang Paripurna.
5. Anggota MPR Pilih Satu dari Dua Calon Wapres
Tahap penentuan calon pengganti Gibran berlangsung dalam Sidang Paripurna MPR. Berdasarkan Pasal 140 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, sidang pemilihan harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Dalam sidang tersebut, kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan untuk mengikuti pencalonan. Selanjutnya, anggota MPR memberikan suara untuk memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Namun, apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan akan diulang satu kali.
Jika hasil pemungutan suara ulang tetap menghasilkan perolehan suara yang sama, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
Mekanisme ini menegaskan bahwa pemilihan calon wapres pengganti Gibran dilakukan melalui proses di MPR dengan dua nama yang sebelumnya diajukan Presiden.
Baca juga:
6. Wakil Presiden Terpilih Ditetapkan dan Dilantik MPR
Setelah proses pemilihan selesai, MPR menetapkan wakil presiden terpilih melalui Ketetapan MPR.
Berdasarkan Pasal 141 dan Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, tahapan berikutnya adalah pelantikan wakil presiden dalam Sidang Paripurna MPR.
Dengan demikian, proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tidak berhenti pada penetapan hasil pemungutan suara. Calon yang memperoleh suara terbanyak harus melalui tahapan penetapan dan pelantikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dasar Hukum Pengisian Jabatan Wapres Pengganti Gibran
Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden memiliki landasan hukum yang telah diatur dalam sejumlah peraturan.
Pertama, Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Baca juga:
Budi Arie Benarkan Gibran Mundur, Usulan Pemakzulan Dibawa ke Paripurna DPR
Kedua, Pasal 46 hingga Pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatur ketentuan terkait mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.
Ketiga, Pasal 134 hingga Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR mengatur tahapan teknis, mulai dari Rapat Gabungan, pengajuan calon, verifikasi persyaratan, pemilihan, hingga pelantikan.
Sementara itu, Muzani meminta dukungan masyarakat agar seluruh proses berjalan sesuai konstitusi.
"Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," pungkasnya.