MerahPutih.com - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan, wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diproses sesuai mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.
Menurut pria yang akrab disapa Aher tersebut, tuntutan pemakzulan yang disuarakan masyarakat sipil tidak bisa langsung ditindaklanjuti tanpa melalui tahapan ketatanegaraan.
Ia menjelaskan, Rabu (11/11), proses pemakzulan harus dimulai dari DPR RI, kemudian melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK), sebelum akhirnya diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Komitmen kita pada konstitusi, kita tidak punya kebijakan pribadi, tapi ini urusannya menegakkan hukum,
Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan.
BAM DPR Tampung Aspirasi Masyarakat soal Pemakzulan Gibran
Meski menekankan pentingnya mekanisme konstitusional, Aher memastikan BAM DPR RI tetap akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat sipil terkait tuntutan pemakzulan Gibran.
Aspirasi tersebut akan dibahas melalui mekanisme yang menjadi kewenangan BAM DPR.
Hasil pendalaman nantinya disampaikan kepada pimpinan DPR RI sebagai kesimpulan politik dari pelaksanaan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Dengan demikian, tuntutan masyarakat sipil tidak serta-merta menjadi keputusan pemakzulan, melainkan terlebih dahulu ditampung dan dikaji melalui mekanisme yang tersedia di DPR.
Baca juga:
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Aher Minta Persoalan Persyaratan Pejabat Negara Diselesaikan Lewat Hukum
Aher, yang juga merupakan mantan Gubernur Jawa Barat, menambahkan bahwa setiap persoalan mengenai pemenuhan persyaratan seorang pejabat negara harus diselesaikan berdasarkan prosedur hukum dan konstitusi.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut tidak boleh didasarkan pada kebijakan atau kepentingan pribadi, melainkan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya pembicaraan mengenai pemakzulan Gibran di DPR RI melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Baca juga:
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Putusan MA dan MK
Wacana pemakzulan Gibran menguat menyusul perkembangan gugatan terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran tidak sah.
Selain itu, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran tamat pendidikan setara SMA. (Knu)