MerahPutih.com - Menghadapi ketidakpastian tahun 2022, pemerintah bakal merancang APBN 2022 yang responsif, antisipatif, dan fleksibel. Hal ini sebagai antisipasi dan mitigasi sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural dan pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilakukan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang, APBN tahun 2022 memiliki peran sentral. Sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia harus menunjukkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan.
Baca Juga:
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Tidak Bakal Capai 100 Persen
"Harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada green dan sustainable economy," kata Jokowi.
Selain itu, APBN tahun 2022 difokuskan untuk mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Pemerintah akan fokus pada enam kebijakan utama, yaitu pertama melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
Ketiga, peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien.
"Sekali lagi di tahun 2022, kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi COVID yang masih membayangi dunia dan negara Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat yang telah meningkat akan terus menjadi bekal untuk masuk ke tahun 2022 yang lebih kuat lagi dari sisi pemulihan ekonomi.
"Consumer Confidence Index kita sudah mulai pulih bahkan mendekati sebelum terjadinya Covid. PMI (Purchasing Managers Index) kita juga mengalami kenaikan dengan adanya kemampuan mengelola delta varian. Demikian juga dengan pertumbuhan indikator lain yang cukup kuat seperti ekspor, impor, dan konsumsi listrik," jelas Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa APBN tahun 2022 disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar Rp 14.350 per dolar Amerika, suku bunga surat berharga negara 10 tahun di 6,8 persen, harga minyak 63 dollar per barrel, lifting minyak 703.000 barrel per hari, dan lifting gas 1.000.036 barrel per hari.
Untuk sasaran-sasaran yang akan dicapai tahun 2022 yaitu tingkat pengangguran tahun depan diharapkan akan menurun pada level 5,5 hingga 6,3 persen. Tingkat kemiskinan diharapkan akan bisa turun di bawah 9 persen lagi, yaitu antara 8,5 hingga 9 persen.
Lalu, gini ratio akan membaik di 0,376 hingga 0,378. Indeks pembangunan manusia akan terus meningkat di 73,41 hingga 73,46. Nilai tukar petani akan dijaga di atas 100 yaitu 103 hingga 105, dan nilai tukar nelayan di 104 tinggal 106.
Selain itu, tahun depan pendapatan negara sesuai dengan undang-undang adalah sebesar Rp 1.846,1 triliun, terdiri atas perpajakan Rp1.510 triliun, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) Rp335 triliun, dan hibah Rp0,6 triliun.
Sementara, belanja negara tahun depan mencapai Rp2.714,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.944,5 triliun dan TKDD Rp 769,6 triliun. Tahun depan kita masih mengalami defisit sebesar 4,85 persen dari PDB atau Rp 868 triliun. (Asp)
Baca Juga:
G20 Sepakat Berkontribusi Dalam Pemulihan Ekonomi Dari Pandemi COVID-19