Sosial Distancing Bisa Picu Gangguan Keamanan dan Merugikan Ekonomi Negara

Merahputih.com - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai, social distance berdampak pada sektor seperti ekonomi dan keamanan. Apalagi mayoritas pekerja, pelajar dan kelompok usaha lainnya memutuskan bekerja dari rumah.

Dampak jika perekonomian terganggu maka potensi gangguan keamanan terkait kriminalitas kemungkinan besar juga akan berpengaruh.

Baca juga:

Sekolah Diliburkan, Orangtua Murid: Guru Harus Memberikan Tugas

"Sektor keamanan ini yang harus mulai dideteksi dan dicegah sejak dini mengingat pandemi Covid-19 ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga titik kritis tertentu," ujar Stanislaus dalam keterangannya, Jumat (20/3).

Selain itu, Dengan adanya pembatasan sosial ini maka mau tidak mau pengaruh aktifitas masyarakat secara umum cukup siginifkan. "Bagi masyarakat yang bekerja informal dan mendapat penghasilan harian tentu akan terpengaruh," kata

Ia mengingatkan, saat ini jumlah pekerja harian/informal masih dominan dibandingkan pekerja formal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor informal mendominasi pekerjaan di Indonesia. Pada Februari 2019, tercatat penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal sebanyak 74 juta jiwa. Sementara penduduk yang bekerja di sektor formal hanya 55,3 juta jiwa.

"Data tersebut menunjukkan bahwa pengaruh ekonomi secara langsung akan cukup signifikan bagi masyarakat Indonesia," ungkap Stanislaus.

Saat ini berbagai permodelan sudah mulai memperkirakan bahwa titik puncak pandemi Covid-19 pada April-Mei 2020.

Jika permodelan yang dilakukan oleh BIN tersebut benar-benar terjadi dan pemerintah tidak berhasil melakukan intervensi terhadap pertumbuhan jumlah Covid-19, maka berbagai dampak negatif akan terjadi di Indonesia. Hal ini bisa mengancam dua hajat besar yang akan terjadi di tahun ini yaitu perayaan Idul Fitri dan Pilkada Serentak 2020.

"Dampak strategis dari Covid-19 terhadap Indonesia cukup signifikan dan merugikan," imbuh dia.

Stanislaus berharap, untuk mengurangi dampak merugikan tersebut maka sebaiknya pemerintah melakukan intervensi tertentu dalam bentuk tindakan strategis untuk menekan pertumbuhan Covid-19 hingga tidak menyebar lagi di masyarakat.

Tindakan seperti menyiapkan infrastruktur kesehatan guna menghadapi titik puncak pandemi Covid-19, berbagai pembatasan sosial untuk mengurangi penyebaran virus corona, dan stimulus-stimulus tertentu untuk menjaga aktiitas ekonomi masyarakat tetap survive perlu dilakukan secara serius.

Apapun tindakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini perlu didukung.

Lalu, koordinasi antar Kementrian Lembaga dan Pemerintah Daerah juga perlu dikuatkan agar penanganan pandemi Covid-19 tetap seirama dan satu komando tanpa disusupi berbagai kepentingan liar. Keseriusan seluruh komponen bangsa saat ini sedang diuji.

"Kunci untuk menghadapinya ada pada kemauan seluruh komponen tersebut untuk taat pada satu komando dan bersatu padu untuk mencegah dampak strategis merugikan bagi Indonesia," tutup Stanslaus.

Baca juga:

Dilema Work From Home Di Tengah Isu Corona

Seperti diketahui, saat ini Indonesia sedang berjibaku sekuat tenaga untuk melawan Covid-19 dengan berbagai strategi termasuk dengan menetapkan masa darurat hingga 90 hari hingga setelah lebaran nanti.

Presiden juga memberikan arahan-arahan terkait aktifitas yang harus dilakukan oleh masyarakat seperti pembatasan sosial untuk menekan penyebaran Covid-19. (Knu)