Respons Polda Metro Soal Hoaks Empat Warga Terpapar COVID-19 Varian Omicron

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 10 Desember 2021
Respons Polda Metro Soal Hoaks Empat Warga Terpapar COVID-19 Varian Omicron

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kabar adanya varian COVID-19 Omicron di Bekasi sempat membuat geger masyarakat. Namun, isu ini buru-buru ditepis oleh Pemerintah setempat.

Polda Metro Jaya belum berencana memanggil Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi soal informasi hoaks varian virus Corona jenis Omicron yang terdeteksi di Kabupaten Bekasi.

"Belum ada kesana ya (rencana pemanggilan Kadinkes Kabupaten Bekasi)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (10/12).

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Empat Kasus COVID-19 Varian Omicron Ditemukan di DKI

Zulpan menyebut, penyebaran informasi seputar varian Omicron ini merupakan kesalahpahaman.

Kadinkes Kabupaten Bekasi Sri Enny sebagai pihak pertama yang menyebarkan informasi tersebut juga telah memberikan klarifikasi.

"Jadi ini merupakan kesalahpahaman ya," terangnya.

Baca Juga:

Kata Wagub DKI soal 4 Warganya Diduga Terpapar COVID-19 Varian Omicron

Informasi terkait adanya empat warga terpapar virus corona varian Omicron sempat diunggah dalam laman resmi bekasikab.go.id. Namun, postingan tersebut buru-buru dihapus.

Belakangan, Sri menjelaskan, humas atau reporter dari Newsroom Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bekasi salah mengutip pernyataannya saat rapat dengan para camat.

Informasi yang salah kutip itu kemudian dimuat di situs resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi, Bekasikab.go.id, pada Selasa 7 Desember 2021 kemarin, dan dikutip sejumlah media.

Baca Juga:

Wakil Ketua MPR Dukung Jadwal Pemilu dari KPU

Pemkab Bekasi kemudian mengklarifikasi atau menarik informasi tersebut dari situs webnya lataran terjadi kekeliruan informasi.

“Tidak ada yang mengatakan itu Omicron,” katanya. (Knu)

##HOAKS/FAKTA #Penyebar Hoaks #Obat Covid #COVID-19 #Test Covid 19
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Setuju Kirim 10 Juta WNI ke Jepang
Program pengirima 10 juta WNI ke Jepang ini disebut-sebut bakal berlangsung setidaknya lima tahun kedepan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Setuju Kirim 10 Juta WNI ke Jepang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Sebuah kabar beredar di media sosial bahwa Gibran meminta ormas meminta sedekah demi membantu pemerintah membangun Ibu kota Nusantara (IKN).
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
Video tersebut merupakan momen ketika Sri Mulyani bersilaturahmi ke rumah Jokowi pada saat Lebaran 2025.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Pilih Rocky Gerung Jadi Juru Bicara karena Kritis dan Berani
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Rocky Gerung resmi jadi juru bicara Presiden Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Pilih Rocky Gerung Jadi Juru Bicara karena Kritis dan Berani
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Lantik Mahfud Md jadi Jaksa Agung untuk Berantas Pejabat yang Korupsi
Mahfud MD membantah pelantikan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Lantik Mahfud Md jadi Jaksa Agung untuk Berantas Pejabat yang Korupsi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Indonesia
Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos
Komisi I DPR mendorong kampanye agar satu orang memiliki satu akun media sosial. Sebab, akun tersebut dimanfaatkan untuk menggiring opini hingga menyebarkan hoaks.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : BEM UI Peringatkan Masyarakat tidak Keluar Malam karena Ada Operasi Penembak Misterius
BEM UI tidak pernah mengeluarkan imbauan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : BEM UI Peringatkan Masyarakat tidak Keluar Malam karena Ada Operasi Penembak Misterius
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Puan Maharani Mundur dari Ketua DPR karena Diboikot Presiden Prabowo
Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Puan Maharani Mundur dari Ketua DPR karena Diboikot Presiden Prabowo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Takut Terjadi Perang, Malaysia Minta Maaf dan Kembalikan Blok Ambalat ke Indonesia
emerintah Malaysia menyebut persoalan Ambalat akan diselesaikan melalui jalur diplomatik, hukum, dan teknis forum penetapan batas maritim.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Takut Terjadi Perang, Malaysia Minta Maaf dan Kembalikan Blok Ambalat ke Indonesia
Bagikan