Headline

Puluhan Mahasiswa Demo DPRD Solo Desak Pengesahan RUU PKS

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 17 September 2019
 Puluhan Mahasiswa Demo DPRD Solo Desak Pengesahan RUU PKS

Puluhan mahasiswa berunjuk rasa mendesak DPR segera sahkan RUU PKS di Solo (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Solo menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/9).

Para mahasiswa ini mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undangan (RUU) Pengapusan Kekerasan Seksual (PKS) agar segera disahkan.

Baca Juga:

Sekelompok Perempuan Gelar Aksi Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pantauan MerahPutih.Com, aksi unjuk rasa tersebut mendapatkan pengawalan ketat belasan anggota Polresta Surakarta. Mereka juha membawa spanduk dan poster bertuliskan 'Segera Sahkan RUU PKS', 'Jangan Bungkam Lawan'; 'Korban Kekerasan Seksual Butuh Perlindungan', dan 'Sampai Kapan Tunda RUU PKS'. Aksi tersebut berakhir pukul 15.00 WIB.

Mahasiswa demo desak pengesahan RUU PKS di DPRD Solo, Jawa Tengah

Aliansi Masyarakat Solo menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Solo, Jawa Tengah mendesak pengesahan RUU PKS, Selasa (17/9). (MP/Ismail)

Korlap aksi Lisa Elvina, mengatakan RUU PKS ini sebuah pembaharuan hukum yang diperlukan bagi semua orang agar terhindar dari kejahatan seksual. RUU PKS memberikan rasa keadilan bagi korban kejahatan seksual.

"UU PKS Ini merupakan usulan Komnas Perempuan dan masuk dalam prolegnas 2016. Namun, sampai tahun ini tak kunjung disahkan," kata dia.

Lisa menilai wakil rakyat di DPR kurang serius dalam mengesahkan RUU PKS. Pengesahan RUU PKS ini sangat mendesak, apalagi jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia tetiap tahun meningkat.

Data Komnas Perempuan terkait kekerasan seksual di Indonesia, lanjut dia, tahun 2013-2015 rata-rata terdapat 298.224 per tahunnya. Kekerasan ini terjadi dalam ranah domestik maupun publik.

Desakan agar RUU PKS segera disahkan
Para mahasiswa dari sejumlah organisasi kemahasiswaan di Solo desak RUU PKS disahkan (MP/Ismail)

"Kami anggap Lemahnya hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual menjadi faktor kenapa marak sekali tindak kekerasan yang terjadi," tuturnya.

Baca Juga:

FPI Sebut Ada Upaya Melegalkan LGBT Dalam RUU PKS

Lisa Elvina mengatakan peran pemerintah dalam membuat aturan terhadap tindak kekerasan seksual sangat diperlukan. RUU-PKS menjadi sebuah upaya untuk mengurangi angka kekerasan seksual di Indonesia.

"Selama ini hukum hanya mengatur bagaimana cara untuk menindak pelaku tanpa melakukan pemenuhan hak-hak bagi korban. Sangat miris. Kami datang ke rumah rakyat ini untuk meminta DPR RI segera mengesahkan RUU PKS," tutupnya.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

DPR Terus Matangkan Pengesahan RUU PKS Agar Diterima Masyarakat

#Demo Mahasiswa #RUU Penghapusan Kekerasan Seksual #Aksi Unjuk Rasa
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung MPR/DPR RI, Senin (22/9). Mereka menolak upah murah dan meminta sistem outsourcing dihapus.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Indonesia
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Pola penegakan hukum yang represif dinilai melukai prinsip demokrasi hingga memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Indonesia
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf
Dua pemuda yang dikira hilang saat demo di Jakarta kini telah kembali ke keluarga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf
Indonesia
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menilai sejak Dudy diangkan menjadi Menhub, kinerja kementerian mengalami kemunduran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Aksi sejumlah massa menggelar unjuk rasa menutut sahkan RUU Perampasan Aset di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Indonesia
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
KBRI Dhaka turut berkoordinasi dengan otoritas Nepal untuk membantu WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
Berita Foto
Aksi Demo Mahasiswa UI Tagih Janji Tuntutan Rakyat 17+8 di Depan Gedung DPR
Aksi demo mahasiswa UI dan UIN Jakarta menagih janji Tuntutan Rakyat 17+8 di depan Gedung DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 09 September 2025
Aksi Demo Mahasiswa UI Tagih Janji Tuntutan Rakyat 17+8  di Depan Gedung DPR
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Stasiun TV Dilarang Tayangkan Aksi Unjuk Rasa karena Mengandung Unsur Kekerasan
Stasiun TV dilarang menayangkan aksi unjuk rasa, karena mengandung unsur kekerasan. Lalu, apakah informasi tersebut benar?
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Stasiun TV Dilarang Tayangkan Aksi Unjuk Rasa karena Mengandung Unsur Kekerasan
Indonesia
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Bagikan