PDIP Nilai Pernyataan Anies soal Reklamasi Ancol tidak Nyambung

MerahPutih.com - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta , Gilbert Simanjuntak, mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal reklamasi Ancol. Menurut Gilbert, banyak hal yang belum dijelaskan Anies soal reklamasi Ancol.

"Misalnya, kenapa DKI Jakarta hanya mendapat 5 persen dari lahan reklamasi. Sedangkan di era Bang Ali Sadikin (mantan Gubernur DKI) bisa mendapat 80 persen sebagai perjanjian awal," kata Gilbert, dalam keterangan resminya kepada wartawan, Minggu (12/7)

Baca Juga

SK Reklamasi Ancol Berpotensi Melanggar Hukum

Dampak dari kepemilikan lahan 5 persen, kata Gilbert, lantaran menurunnya kepemilikan dari Pemda DKI di Ancolc"Padahal sesuai UU 23 2014 pasal 339 ayat 1, semua BUMD mutlak sahamnya dimiliki Pemda minimal 51 persen," tambahnya.

"PP 54 2017 tentang BUMD pasal 94 ayat 6c juga menyebutkan tanah tidak boleh menjadi bagian dari kerjasama BUMD," sambung Gilbert.

Artinya, kata dia, tanah mutlak menjadi milik DKI dan tidak untuk bagian dari kerjasama. Menurut dia, apa yang dikatakan Anies Baswedan ihwal reklamasi Ancol tak sesuai dengan kenyataan.

"Mendengar penjelasan Gubernur Anies soal reklamasi membuat kita berpikir untuk melihat ke belakang," tambah Gilbert. Hal ini kerap kali terjadi, antara indahnya narasi tidak sesuai dengan realisasi. Hal terbaru adalah alibi soal reklamasi Ancol," tuturnya.

Ia juga mengkritik alasan Anies Baswedan terkait klaim reklamasi Ancol untuk melindungi warga Jakarta dari ancaman banjir. Gilbert menyinggung konsep penanganan banjir versi Anies yakni naturalisasi bukan normalisasi.

Gilbert mengatakan rencana mereklamasi Ancol dari hasil kerukan sungai dan waduk dalam jangka panjang itu merupakan bukan konsep penanganan banjir versi Anies. Menurutnya, Anies harus memperjelas mana yang benar untuk menangani banjir di Jakarta.

"Air hujan yang dari atas itu katanya jatuh ke tanah, sekarang sungainya mau dikeruk. Yang mana ya... mesti diperjelas gitu loh. Yang mana yang dikatakan untuk melindungi Jakarta," kata Gilbert.

Dia menyebut secara tidak langsung konsep naturalisasi sungai salah dalam menangani banjir Jakarta.

"Konsepnya dia kan normalisasi itu nggak benar, itu kan berarti (pengerukan) normalisasi kan, bukan naturalisasi kan? Jadi dibikin normal lagi tuh sungai dikeruk. Sementara konsepnya dia itu kan naturalisasi, jatuh ke tanah kan airnya. Saya juga bingung, itu normalisasi. Artinya Anies mengatakan yang bener normalisasi bukan naturalisasi," ucap Gilbert.

Gilbert menuturkan alasan Anies memilih konsep naturalisasi sungai karena ketinggian air laut lebih tinggi dibanding kondisi sungai di Jakarta. Oleh karena itu, Anies menilai normalisasi sungai itu salah karena air tak mengalir ke laut. Dia menilai dalam hal konsep penanganan banjir Jakarta ini Anies tidak konsisten.

"Kalau sekarang mengatakan itu mau dialirin ke laut, kenyataannya di ujung sungai, lautnya lebih tinggi makannya sungai mati kan. Seperti yang di Gunung Sahari itu karena disana lautnya lebih tinggi, airnya nyangkut," katanya.

Baca Juga

Anies Izinkan Reklamasi Ancol, DPRD DKI: Bisa Tingkatkan PAD Jakarta

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara terkait reklamasi Ancol yang menuai kritik. Anies beralasan reklamasi di kawasan Ancol tersebut semata-mata untuk menyelamatkan warga Jakarta dari ancaman banjir.

Anies mengatakan Jakarta memiliki 13 sungai dengan total panjang sekitar 400 km dan 30 waduk yang secara alami mengalami pendangkalan. Karena itu, Anies menyebut sungai dan waduk itu kemudian harus dikeruk terus menerus dan lumpur hasil kerukan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol. (Knu)