Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Maraknya perkembangan teknologi, diyakini membuat pola konsumsi masyarakat sudah berbeda dari 2018. Untuk mendapatkan data pola konsumsi masyarakat teranyar, Badan Pusat Statistik (BPS) bakal memperbaharui diagram timbang dan paket komoditas dalam penghitungan indeks harga konsumen (IHK).
Kepala BPS Margo Yuwono menegaskan, dengan kondisi dan mencari data teranyar, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan survei biaya hidup (SBH) pada 2022.
Baca Juga:
Duplikasi Dengan Bansos, Banyak Pekerja Tidak Dapat Bantuan Subsidi Upah
"Survei biaya hidup akan mengganti tahun dasar penghitungan inflasi yang sekarang yaitu 2018, karena kami melihat bahwa tahun dasar yang digunakan sudah cukup lama," ungkapnya di Jakarta, Kamis (26/11).
SBH 2022 akan mencakup SBH urban yang terdiri dari 90 kabupaten/kota dan rumah tangga per triwulan sebanyak 35.800. Kemudian ada pula SBH RURAL sebagai tambahan inovasi yang meliputi 60 kabupaten rural dan 21.700 rumah tangga per triwulan.
"Jadi nanti kalau sudah diketahui hasilnya, inilah yang akan disurvei setiap mingguan atau setiap dua mingguan oleh BPS," tutur Margo.
Ia menyebutkan, tujuan utama SBH 2022 adalah memperbarui tahun dasar IHK dari 2018 menjadi 2022, memperoleh paket komoditas dan diagram timbang IHK, mendapatkan data dasar tentang nilai konsumsi penduduk daerah perkotaan dan pedesaan, serta mendapatkan keterangan tentang keadaan sosial ekonomi rumah tangga perkotaan dan pedesaan.
"Kita perlu tau pola konsumsi yang baru, sehingga inflasi akan lebih menggambarkan dan merekam keadaan yang sekarang," tutupnya.
Ia menegaskan, selama pandemi ini, Indonesia beruntung memiliki angka inflasi rendah, sehingga masyarakat tidak kekurangan pasokan barang yang diperlukan di dalam negeri. Padahal, di negara lain, tingkat inflasi mulai melonjak antara lain di Amerika Serikat hingga Eropa.
"Di tingkat produsen beberapa negara, sudah ada pergerakan harga yang tinggi, bahkan keadaan ini ditakutkan akan sampai ke konsumen," ujar Margo.
Ia berpendapat efek lonjakan inflasi internasional tersebut tetap perlu dipikirkan untuk ke depannya dan dipelajari untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kelangkaan produksi di dalam negeri.
BPS mencatat inflasi Januari hingga Oktober 2021 mencapai 0,9 persen (year to date/ytd), sedangkan inflasi Oktober 2021 dibandingkan dengan Oktober 2020 yakni 1,66 persen (year on year/yoy). Dalam menentukan inflasi, setidaknya ada 800 komoditas yang dipantau harganya oleh BPS. (*)
Baca Juga:
Hari Guru Nasional 2021, Standar Upah Guru Honorer Masih di Bawah Gaji Buruh
