Lihat Pola Konsumsi Teranyar, BPS Lakukan Survei Biaya Hidup di 2022

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 November 2021
Lihat Pola Konsumsi Teranyar, BPS Lakukan Survei Biaya Hidup di 2022

Pasar. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Maraknya perkembangan teknologi, diyakini membuat pola konsumsi masyarakat sudah berbeda dari 2018. Untuk mendapatkan data pola konsumsi masyarakat teranyar, Badan Pusat Statistik (BPS) bakal memperbaharui diagram timbang dan paket komoditas dalam penghitungan indeks harga konsumen (IHK).

Kepala BPS Margo Yuwono menegaskan, dengan kondisi dan mencari data teranyar, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan survei biaya hidup (SBH) pada 2022.

Baca Juga:

Duplikasi Dengan Bansos, Banyak Pekerja Tidak Dapat Bantuan Subsidi Upah

"Survei biaya hidup akan mengganti tahun dasar penghitungan inflasi yang sekarang yaitu 2018, karena kami melihat bahwa tahun dasar yang digunakan sudah cukup lama," ungkapnya di Jakarta, Kamis (26/11).

SBH 2022 akan mencakup SBH urban yang terdiri dari 90 kabupaten/kota dan rumah tangga per triwulan sebanyak 35.800. Kemudian ada pula SBH RURAL sebagai tambahan inovasi yang meliputi 60 kabupaten rural dan 21.700 rumah tangga per triwulan.

"Jadi nanti kalau sudah diketahui hasilnya, inilah yang akan disurvei setiap mingguan atau setiap dua mingguan oleh BPS," tutur Margo.

Ia menyebutkan, tujuan utama SBH 2022 adalah memperbarui tahun dasar IHK dari 2018 menjadi 2022, memperoleh paket komoditas dan diagram timbang IHK, mendapatkan data dasar tentang nilai konsumsi penduduk daerah perkotaan dan pedesaan, serta mendapatkan keterangan tentang keadaan sosial ekonomi rumah tangga perkotaan dan pedesaan.

"Kita perlu tau pola konsumsi yang baru, sehingga inflasi akan lebih menggambarkan dan merekam keadaan yang sekarang," tutupnya.

Ia menegaskan, selama pandemi ini, Indonesia beruntung memiliki angka inflasi rendah, sehingga masyarakat tidak kekurangan pasokan barang yang diperlukan di dalam negeri. Padahal, di negara lain, tingkat inflasi mulai melonjak antara lain di Amerika Serikat hingga Eropa.

Kepala BPS Margo Yuwono (tengah) dalam pelatihan media di Jakarta, Kamis (25/11/2021). ANTARA/Agatha Olivia
Kepala BPS Margo Yuwono (tengah) dalam pelatihan media di Jakarta, Kamis (25/11/2021). ANTARA/Agatha Olivia

"Di tingkat produsen beberapa negara, sudah ada pergerakan harga yang tinggi, bahkan keadaan ini ditakutkan akan sampai ke konsumen," ujar Margo.

Ia berpendapat efek lonjakan inflasi internasional tersebut tetap perlu dipikirkan untuk ke depannya dan dipelajari untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kelangkaan produksi di dalam negeri.

BPS mencatat inflasi Januari hingga Oktober 2021 mencapai 0,9 persen (year to date/ytd), sedangkan inflasi Oktober 2021 dibandingkan dengan Oktober 2020 yakni 1,66 persen (year on year/yoy). Dalam menentukan inflasi, setidaknya ada 800 komoditas yang dipantau harganya oleh BPS. (*)

Baca Juga:

Hari Guru Nasional 2021, Standar Upah Guru Honorer Masih di Bawah Gaji Buruh

#Jakarta #Upah Buruh #Badan Pusat Statistik (BPS)
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Harga Telur Melonjak 32 Persen, Alasanya Harga Jagung Naik dan Produksi Minus
Angka perkiraan produksi JPK pada Agustus sebesar minus 21,09 persen; September minus 24,73 persen; dan Oktober diperkirakan minus 15,67 persen.
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 14 menit lalu
Harga Telur Melonjak 32 Persen, Alasanya Harga Jagung Naik dan Produksi Minus
Berita Foto
Menilik Pameran Foto Warna-Warni Parlemen Bertajuk Parlemen Berdaulat Indonesia Maju
Pengunjung melihat foto pada pameran foto jurnalistik Warna-Warni Parlemen 2025 bertajuk Parlemen Berdaulat Indonesia Maju di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 22 September 2025
Menilik Pameran Foto Warna-Warni Parlemen Bertajuk Parlemen Berdaulat Indonesia Maju
Indonesia
Pramono Janjikan Bangun 23 Ribu Rumah, Bakal Serap 100 Ribu Tenaga Kerja
Pramono mengaku menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme kerja sama bersama pemerintah daerah dalam menjalankan program penyediaan hunian.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Pramono Janjikan Bangun 23 Ribu Rumah, Bakal Serap 100 Ribu Tenaga Kerja
Indonesia
Purbaya Bantah BPS Manipulasi Pertumbuhan Ekonomi, Alasanya Uang Beredar Banyak
Jumlah uang beredar kemudian mulai melandai sejak Mei, yang juga mempengaruhi perlambatan kinerja ekonomi setelah periode itu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Purbaya Bantah BPS Manipulasi Pertumbuhan Ekonomi, Alasanya Uang Beredar Banyak
Berita Foto
Momen Soft Opening Cow Play Cow Moo (CPCM) di Lippo Mall Nusantara Semanggi Jakarta
Direktur CPCM Indonesia, Daniel Darwin (kedua kiri) bersama Direktur Operasional CPCM Indonesia, Rey Wilfred (kiri) dan Vice Commercial Associate Director Lippo Mall Indonesia, Januar Dharmawan dan General Manager CPCM Indonesia, Mercedes Amanda (kanan) menggunting pita simbolis soft opening gerai Cow Play Cow Moo (CPCM) di Lippo Mall Nusantara Semanggi, Jakarta, Jum'at (19/9/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 19 September 2025
Momen Soft Opening Cow Play Cow Moo (CPCM) di Lippo Mall Nusantara Semanggi Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Semprot 4.000 Liter Water Mist untuk Tekan Polusi Udara Jakarta
Upayakan udara sehat, Dinas LH DKI aktifkan water mist di sejumlah titik strategis.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Pemprov DKI Semprot 4.000 Liter Water Mist untuk Tekan Polusi Udara Jakarta
Indonesia
15.065 Kartu Layanan Gratis TransJakarta Dibagikan, Ini Daftar Penerimanya
Pendaftaran Kartu Layanan Gratis dapat dilakukan secara online melalui situs klg.transjakarta.co.id,
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
15.065 Kartu Layanan Gratis TransJakarta Dibagikan, Ini Daftar Penerimanya
Indonesia
Parkir Liar Milik 2 BUMD Jakarta Disegel, Pemprov Imbau Warga Diimbau Laporkan Kasus Serupa
Kedua lokasi parkir yang disegel yakni di Rumah Potongan Hewan Dharma Jaya Penggilingan, Cakung dan Dharma Jaya Pulogadung Jakarta Timur.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar Milik 2 BUMD Jakarta Disegel, Pemprov Imbau Warga Diimbau Laporkan Kasus Serupa
Indonesia
Publik Tolak Pejabat Pakai Strobo, Gubernur Pramono: Aturan Pemerintah Pusat, Kami Hanya Menjalani
Pramono menegaskan Pemprov Jakarta tak bisa intervensi, pasalnya yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat di jalan dari pemerintah pusat.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Publik Tolak Pejabat Pakai Strobo, Gubernur Pramono: Aturan Pemerintah Pusat, Kami Hanya Menjalani
Indonesia
Aturan Baru Pemprov Jakarta: Pengelola Kawasan Industri Wajib Berlakukan Uji Emisi Kendaraan
Kebijakan ini menjadi strategi untuk menekan polusi udara dari sektor transportasi yang menyumbang 75 persen pencemaran udara di Ibu Kota.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Aturan Baru Pemprov Jakarta: Pengelola Kawasan Industri Wajib Berlakukan Uji Emisi Kendaraan
Bagikan