Karier Moncer Saefullah, Sekda DKI Terlama Dampingi 4 Gubernur

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 16 September 2020
Karier Moncer Saefullah, Sekda DKI Terlama Dampingi 4 Gubernur

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memberikan keterangan pers di Balai Kota Jakarta. Senin (16/12/2019) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kabar meninggalnya Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengagetkan masyarakat. Saefullah menghembuskan nafas terakhir akibat terjangkit virus corona, di Rumah Sakit (RS) Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu sekitar pukul 12.55 WIB.

Sekda Saefullah merupakan orang yang baik dan masyarakat yang mengenalnya pasti akan merasakan kehilangan.

Saefullah mengemban tugas menjadi Sekertaris Daerah (Sekda) DKI paling lama yang pernah ada. Saefullah menjabat sekda sebanyak 4 Gubernur DKI.

Baca Juga:

Sekda DKI Saefullah Meninggal Dunia Akibat COVID-19

Saefullah dilantik menjadi Sekda DKI pada tahun 2014. Ia dilantik oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang saat itu menjadi pelaksana tugas (plt) menggantikan Gubernur DKI Jokowi, yang kala itu cuti karen maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Masa kerja Saefullah sebagai sekda terus berlanjut. Ia kembali menjadi sekda era Gubernur Ahok dan kemudian berlanjut di era Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Kemudian saat Gubernur Anies Baswedan, masa jabatan Saefullah telah resmi diperpanjang menjadi Sekda DKI.

Alasan Anies memperpanjang Saefullah jadi sekda, karena ia menilai kinerja Saefullah memuaskan, sehingga masa jabatan akhirnya diperpanjang.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat ditemui wartawan di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/11/2019). ANTARA/Ricky Prayoga/aa.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat ditemui wartawan di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/11/2019). ANTARA/Ricky Prayoga/aa.

Sebelum menjadi sekda, Saefullah lebih dulu menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat dari tahun 2008 hingga 2014.

Sebelum menjadi Wali Kota Jakarta Pusat, Saefullah pernah menjadi Kepala Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Barat tahun 2003-2004. Kemudian dia menjadi Kepala Subdinas SLTP DKI 2004-2008. Kemudian pada tahun 2008, Saefullah menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta.

Putra asli Betawi ini mengawali karir sebagai PNS yaitu pegawai biasa dengan golongan 2A. Saefullah mendaftar PNS dengan ijazah SMA tahun 1984 dan langsung menjadi guru.

Baca Juga:

Sekda DKI Saefullah Meninggal Dunia, Anies Ajak Warga Salat Ghaib

Karena cuma tingkat SMA kemudian Saefullah menyelesaikan pendidikan SI tahun 1988 di IKIP Muhammadiyah Jakarta. Melanjutkan S2 di Universitas Negeri Jakarta lulus tahun 2000, selanjutnya menyelesaikan S3 tahun 2009 di Universitas Padjajaran Bandung.

Sekda Saefullah juga pernah diusulkan Partai Gerindra menjadi calon wakil gubernur (wagugub) pengganti Sandiaga Uno ke DPP PKS. Tak hanya Sekda Saefullah, ada 3 lainya yang diusulkan Gerindra.

Keempat nama tersebut adalah Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantono, Sekretaris Jenderal Gerindra Riza Patria, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. (Asp)

Baca Juga:

Positif Corona, Sekda DKI Saefullah Digantikan Sri Haryati

#DKI Jakarta #Virus Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Menurut Pramono, Indonesia menganut negara demokrasi. Oleh karena itu, siapa saja boleh berpendapat dan berekspresi di muka umum.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Indonesia
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Orang-orang yang diduga memantik kericuhan saat eksekusi tersebut merupakan orang luar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Indonesia
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Aset tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Indonesia
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan Jakarta-Singapura dalam bidang investasi, pengembangan kawasan perkotaan, transportasi publik yang mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Indonesia
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Pungli mencederai pelaksanaan SPMB yang seharusnya berjalan bebas dari biaya.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Indonesia
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
SPMB 2026/2027 disiapkan untuk memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Setiap tindakan kriminal harus ditindak secara tegas, jangan sampai terjadi pembiaran bagi pelaku sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat luas.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Indonesia
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Jika Jakarta mampu menanggung subsidi tarif Transjabodetabek, daerah penyangga tak perlu ikut berpartisipasi.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Pemprov DKI didorong melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat terhadap program tersebut.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Bagikan