Jaksa Tuntut Mati dan Sita Aset Pelaku Perkosaan 13 Santri di Bandung
Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati, Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1/2022). ANTARA/HO-Kejati Jawa Barat
MerahPutih.com - Kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat, oleh guru sekaligus pemilik yayasan, berlanjut dengan tuntutan maksimal Jaksa.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menuntut hukuman mati agar diberikan kepada terdakwa Herry Wirawan, karena aksi perkosaannya menyebabkan para korban mengalami kehamilan dinilai sebagai kejahatan yang sangat serius.
Baca Juga:
Polisi Gerak Cepat Tangkap Pelaku Perkosaan Anak di Jaksel
Selain itu, aset dari terdakwa pemerkosaan yakni Herry Wirawan disita hingga dilelang untuk biaya hidup para korban dan bayi yang dilahirkan dari para korban.
"Yang disita untuk dilelang, dan diserahkan ke negara atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya digunakan biaya sekolah anak-anak (korban) plus bayi-bayinya, dan kehidupan kelangsungan daripada mereka," kata Kepala Kejati Jawa Barat Asep N Mulyana.
Ia mengatakan, untuk melakukan pelelangan, jaksa menuntut agar izin yayasan pondok pesantren Herry dibekukan dan dicabut. Kemudian aset dan kekayaan Herry dirampas untuk disita.
Herry juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider satu tahun penjara dan juga dituntut membayar restitusi sebesar Rp 331 juta untuk para korban.
Pelaku asusila itu pun dituntut untuk dihukum mati. Herry juga dituntut agar dihukum dengan kebiri kimia sebagai efek jera. Karena aksi Herry tersebut menimbulkan dampak yang luar biasa karena timbulnya keresahan di tengah masyarakat.
"Selain itu, para korban pun mengalami dampak sosial akibat aksi tak terpuji. Perbuatan terdakwa itu bukan saja berpengaruh kepada kehormatan fisik, tapi berpengaruh ke psikologis dan emosional para santri keseluruhan," kata dia.
Jaksa menuntut pemerkosa tersebut, dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.
Jaksa menilai Perbuatan terdakwa itu bukan saja berpengaruh kepada kehormatan fisik, tapi berpengaruh ke psikologis dan emosional para santri keseluruhan, serta menggunakan simbol-simbol agama dan pendidikan untuk melancarkan aksinya.
"Presiden pun sudah menaruh perhatian terhadap kejahatan terdakwa," ujarnya. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga:
Menag Janji Bantu Korban Perkosaan di OKU Cari Sekolah Lain
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Hasil Piala Dunia U-17 2025: Timnas Indonesia U-17 Raih Kemenangan 2-1 atas Honduras Setelah Disikat Zambia dan Brasil
KPK Tangkap Bupati Ponorogo
Ledakan Misterius Terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, 2 Orang Luka-luka
Ledakan Guncang Masjid SMA 72 Kelapa Gading, 8 Korban Dilarikan ke Rumah Sakit
Polisi Tetapkan 8 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Salah Satunya Berinisial RS
Bandung Ingin Dicitrakan Sebagai Kota Pendidikan
Staf Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam Serahkan Diri ke KPK Usai OTT
Panduan Cerdas Memilih Kost di Bandung: Jangan Hanya Lihat Harga dan Lokasi
OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid Turut Terjaring
Gelar OTT, KPK Cokok Pejabat PUPR Riau