IMF Peringatkan Kenaikan Harga Makanan dan Energi Bisa Picu Kerusuhan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 April 2022
IMF Peringatkan Kenaikan Harga Makanan dan Energi Bisa Picu Kerusuhan

Pemantauan harga minyak goreng. (ANTARA/Prasetia Fauzani/zk)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dana Moneter Internasional (IMF) kembali memangkas perkiraannya pertumbuhan ekonomi global hampir satu persen. Penurunan ini, karena dampak perang Rusia dan Ukraina.

IMF memperingatkan inflasi memberikan sinyal bahaya bagi banyak negara. Bahkan, kenaikan harga makanan, energi dan barang-barang lainnya dapat memicu kerusuhan sosial, terutama di negara-negara berkembang yang rentan.

Baca Juga:

Kunci Sukses Indonesia Jaga Stabilitas Ekonomi di Mata IMF

IMF mengatakan, risiko lain terhadap prospek ekonomi termasuk perlambatan yang lebih tajam dari perkiraan di Tiongkok yang dipicu oleh meluasnya penguncian COVID-19.

Dengan kondisi itu, pertumbuhan global hanya 3,6 persen pada 2022 dan pertumbuhan global jangka menengah diperkirakan menjadi sekitar 3,3 persen dibandingkan dengan rata-rata 4,1 persen pada periode 2004 hingga 2013, dan pertumbuhan 6,1 persen pada 2021.

"Berapa biaya invasi Rusia ke Ukraina? Krisis di atas krisis, dengan korban manusia yang menghancurkan dan kemunduran besar bagi ekonomi global," kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina, Selasa (19/4).

IMF telah memperkirakan bahwa PDB Ukraina akan runtuh 35 persen tahun ini, sementara output Rusia akan menyusut sebesar 8,5 persen pada 2022, sementara negara emerging markets dan berkembang Eropa, termasuk kedua negara, akan berkontraksi sebesar 2,9 persen.

Kepala ekonom IMF Pierre Olivier Gourinchas mengatakan, pengetatan sanksi terhadap Rusia untuk memasukkan pembatasan ekspor energi dapat menggandakan penurunan PDB Rusia menjadi 17 persen pada 2023.

Pertalite.(Foto: Antara)
Pertalite.(Foto: Antara)

Uni Eropa, yang sangat bergantung pada energi Rusia, melihat perkiraan pertumbuhan 2022 dipotong sebesar 1,1 poin persentase, sementara Inggris menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan inflasi yang lebih persisten daripada ekonomi utama lainnya tahun depan.

IMF mengatakan, inflasi sekarang diproyeksikan akan tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, didorong oleh kenaikan harga-harga komoditas yang disebabkan oleh perang dan meluasnya tekanan harga.

IMF memperingatkan situasinya bisa menjadi lebih buruk jika ketidakseimbangan pasokan-permintaan semakin dalam.

Untuk tahun 2022, IMF memperkirakan inflasi 5,7 persen di negara maju dan 8,7 persen di negara emerging markets dan negara berkembang, melonjak 1,8 dan 2,8 poin persentase dari perkiraan Januari.

"Inflasi telah menjadi jelas dan menghadirkan bahaya bagi banyak negara," kata Gourinchas dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

IMF Nilai Kinerja Ekonomi Indonesia Terus Menguat

#Harga Pangan #Harga Sembako #BBM Bersubsidi #Harga BBM #IMF
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah: Perdamaian AS–Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh BBM Murah
DPR minta pemerintah manfaatkan momentum perdamaian AS–Iran untuk menurunkan harga BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
DPR Ingatkan Pemerintah: Perdamaian AS–Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh BBM Murah
Indonesia
DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM
Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim minta pemerintah transparan soal harga BBM pasca MoU AS–Iran. Dorong kemandirian energi nasional agar Indonesia tak rentan gejolak global.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
Pertamax Naik, Pemerintah Didesak Kucurkan Program Bantuan Sosial Tunai
Pemerintah harus segera menyiapkan bantuan langsung tunai sebagai bantalan ekonomi bagi kelompok rentan, kelas menengah bawah, serta masyarakat yang paling terdampak
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Naik, Pemerintah Didesak Kucurkan Program Bantuan Sosial Tunai
Indonesia
Harga Pertamax 92 Naik, Bisa Bikin Warga Beralih ke Pertalite
Selisih harga semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mengubah perilaku konsumen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Harga Pertamax 92 Naik, Bisa Bikin Warga Beralih ke Pertalite
Indonesia
YLKI Kritik Harga BBM Naik Mendadak, Tagih Transparansi Pemerintah dan Pertamina
YLKI menyoroti harga BBM naik mendadak. Pemerintah dan Pertamina pun diminta untuk mengungkap penyebabnya.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
YLKI Kritik Harga BBM Naik Mendadak, Tagih Transparansi Pemerintah dan Pertamina
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Bikin Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, PKS Ingatkan Risiko Inflasi
Kenaikan harga Pertamax membuat daya beli kelas menengah makin tertekan. PKS pun juga mengingatkan adanya risiko inflasi.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Bikin Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, PKS Ingatkan Risiko Inflasi
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
Bapanas Butuh Tambahan Rp 17,73 Triliun pada 2027 Buat Stabilkan Harga Pangan
Bantuan pangan beras pada tahun anggaran 2027 direncanakan diberikan kepada sekitar 18,37 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berasal dari masyarakat desil 1 sampai 3.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
Bapanas Butuh Tambahan Rp 17,73 Triliun pada 2027 Buat Stabilkan Harga Pangan
Bagikan