Gedung MPR/DPR RI yang Tersendat Pembangunannya

PADA tanggal 8 Maret 1965, Presiden Soekarno menandatangani persetujuan pembangunan komplek gedung yang menjadi bagian dari gerakan Conference of the New Emerging Forces (Conefo). Conefo adalah wadah tandingan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca Juga:

Pemberontakan PRRI 1958 Menuntut Otonomi Daerah

Pada bulan November 1964, pemerintah telah membuka sayembara untuk rancangan kompleks itu. Rancang gedung kemudian dimenangi oleh Soejoedi Wirjoatmodjo. Karya Soejoedi ini merupakan satu-satunya rancangan yang disertai maket. Dia pun berhasil mengejewantahkan permintaan pemerintah tentang penerapan ciri khas Indonesia ke rancangan tersebut dengan bentuk bangunannya yang unik.

Menurut buku Gedung MPR/DPR RI: Sejarah dan Perkembangannya, diceritakan bahwa untuk menutupi kekurangan tenaga pengawasan teknis di lapangan. Maka dikerahkan dosen-dosen dan mahasiswa ITB Bandung, UGM Yogyakarta dan ITS Surabaya. Pembangunan kemudian terhenti karena peristiwa G30S PKI. Namun pemerintah berusaha mempercepat pengerjaan gedung tersebut. Pembanguan pun dilanjutkan kembali berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 79/U/Kep/11/1966 tanggal 9 Nopember 1966 yang peruntukannya diubah menjadi Gedung MPR/DPR RI.

Berdasarkan laman dpr.go.id, Komplek MPR/DPR/DPD RI terdiri dari beberapa gedung, yaitu Gedung Nusantara yang merupakan gedung utama dalam komplek MPR/DPR/DPD yang berbentuk kubah dengan bentuk setengah lingkaran yang melambangkan kepakan sayap burung yang lepas landas. Kemudian, Gedung Nusantara I setinggi 100 meter dengan 24 lantai yang diresmikan. Lalu, Gedung Nusantara II, Gedung Nusantara III, Gedung Nusantara IV, Gedung Nusantara V, Gedung Bharana Graha, Gedung Sekretariat Jenderal MPR/DPR/DPD, Gedung Mekanik, dan Masjid Baiturrahman. (DGS)

Baca Juga:

21 Tahun Lalu, Novel ‘Supernova’ Pertama Kali Rilis