DPR Soroti Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 01 Desember 2020
DPR Soroti Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Ilustrasi - Gedung Kementerian BUMN. ANTARA/Aji Cakti/pri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk kembali bangkit melalui kontribusi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agent of development, di tengah pandemi COVID-19.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung usai memimpin rangkaian kunjungan kerja komisi ke sejumlah BUMN, di antaranya PT Pertamina (Persero), PT ASABRI (Persero), Perum Perumnas, dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang berada di Cirebon, Jawa Barat.

Menurut politikus Partai Nasdem ini, perusahaan pelat merah harus memiliki langkah terobosan masing-masing untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga:

DPR Apresiasi Kominfo Tangani Hoaks Pilkada

“Karena seharusnya BUMN itu sudah wajib memiliki terobosan masing-masing. Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional," kata Martin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (01/12).

Kunjungan kerja spesifik yang dilakukan Komisi VI DPR ini, kata Martin, bertujuan untuk mendengar secara langsung bagaimana kinerja maupun langkah terobosan yang sedang dan akan dilakukan oleh perusahaan BUMN yang beroperasi di Jawa Barat.

Kementerian BUMN. (Foto: Antara)
Kementerian BUMN. (Foto: Antara)

Menurut dia, penurunan sales dan product demand yang saat ini terjadi di BUMN bukan semata-mata disebabkan karena dampak dari pandemi COVID-19. Sehingga, berbagai langkah perlu dilakukan BUMN guna meningkatkan kinerja serta kontribusi perusahaan kepada pemerintah di masa pandemi.

"Memang ada dampak COVID-19, tapi bukan COVID-19 saja sebagai penyebabnya. Seperti contoh, terdapat perusahaan BUMN yang struktur permodalannya sejak sebelum COVID-19 itu memang sudah bermasalah. Nah hal seperti ini masih harus kita (Komisi VI DPR) dalami," jelas legislator dapil Sumatera Utara II itu.

Baca Juga:

DPR Minta Densus 88 dan TNI Dikerahkan ke Sigi Sulteng

Oleh karena itu, lanjut Martin, Komisi VI DPR mendukung langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN agar terus bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

“Jadi ini akan kita, Komisi VI DPR, terus soroti dan monitor. Yang nantinya akan ditindaklanjuti juga dalam rapat kerja di Jakarta dengan Menteri BUMN. Dim ana Menteri BUMN kita minta untuk memaparkan program rekstrukturisasi BUMN," tegas Martin. (Pon)

Baca Juga:

DPR Minta Pemerintah Gandakan Aparat Buat Atasi Teror

#BUMN #Virus Corona #Pemulihan Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Perusahaan BUMN sektor konstruksi, PT PP (Persero) Tbk (PTPP), resmi ditunjuk sebagai kontraktor utama internasional dalam proyek Malolos–Clark Railway Contract Package S-01 (CP S01) di Filipina.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Bagikan