Headline

Dituding Perkeruh Situasi Papua, Massa Kepung Kantor LBH Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 04 September 2019
 Dituding Perkeruh Situasi Papua, Massa Kepung Kantor LBH Jakarta

Massa dari Solidaritas Peduli Papua berunjuk rasa depan Kantor LBH Jakarta, Rabu (4/9) (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ratusan massa tergabung Solidaritas Peduli Papua (SPP) mengepung Kantor LBH Jakarta, Rabu (4/9). Massa berunjuk rasa menentang sikap LBH yang dianggap perkeruh situasi di Papua.

Mereka mendesak organisasi atau pihak-pihak jaringan asing didalam negeri, LSM-NGO yang bekerja untuk asing dan mendukung gerakan makar atau referendum Papua segera dibubarkan.

Baca Juga:

Tangkap Pengibar Bendera Bintang Kejora, Wiranto: Hukum Tidak Bisa Ditawar-tawar

"Jika LBH Jakarta ikut memperkeruh situasi dan lebih memihak kepada asing maka sudah sepantasnya dievaluasi. Jika terbukti benar merah putihnya dipertanyakan, sudah sepantasnya dibubarkan," tegas Koordinator aksi SPP Abraham.

Massa SPP menilai LBH Jakarta ikut memperkeruh situasi di Papua
Massa yang berasal dari Solidaritas Peduli Papua ini menuding LBH Jakarta memperkeruh situasi di Papua (MP/Kanu)

Lebih lanjut, Abraham meminta agar pihak-pihak yang menjadi kaki tangan asing dan memiliki tujuan terselubung memperkeruh situasi dalam negeri khususnya bumi Papua sudah sepantasnya angkat kaki dari bumi Indonesia.

"Tindak tegas provokator yang memperkeruh suasana, menjadikan Papua sebagai komoditas politik alat bargaining politik untuk mendapatkan jabatan kekuasaan dan akses perekonomian nasional. Biang kerok jaringan asing harus diungkap," jelasnya.

Abraham juga mengajak semua pihak berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Dia pun menyayangkan fenomena rusuh Papua dituding bermotif ingin mencoreng wibawa Presiden Jokowi dan mengancam Kedaulatan NKRI.

"Waspadai serigala berbulu domba, orang Indonesia tapi jadi antek asing. LSM-NGO maupun elit yang masuk barisan sakit hati harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," ucapnya lagi.

Massa SPP juga mempertanyakan sikap LBH terhadap NKRI
Massa menilai LBH Jakarta ingin Papua lepas dari NKRI (MP/Kanu)

"Kita satukan tekad bersama untuk melawan kelompok begundal yang ingin mengacaukan dan memprovokasi Papua lepas dari NKRI," terangnya.

Baca Juga:

Kemkominfo: Rabu Jaringan Internet di Papua Perlahan Dipulihkan

Lebih jauh, Abraham menyebutkan masih adanya NGO atau LSM didalam negeri yang mendapatkan sokongan dana dari asing sehingga menjadi agen asing, kepanjangan tangan asing didalam negeri untuk memuluskan agenda kepentingan asing di dalam negeri. Salah satunya mereka NGO dan LSM tersebut ikut mensupport pergerakan kelompok Papua Merdeka.

"NGO dan LSM tersebut menjadi penghianat bangsa dan negara, karena tidak ada sumbangan dana program dari asing ke LSM atau NGO yang gratis tiada lain memiliki kepentingan untuk tujuan politik menguasai Indonesia salah satunya dengan persoalan Papua," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Gubernur Papua Barat Minta Massa Hentikan Aksi Demonstrasi

#Konflik Papua #LBH Jakarta #Aksi Unjuk Rasa #Aksi Massa
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung MPR/DPR RI, Senin (22/9). Mereka menolak upah murah dan meminta sistem outsourcing dihapus.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Indonesia
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Pola penegakan hukum yang represif dinilai melukai prinsip demokrasi hingga memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Indonesia
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf
Dua pemuda yang dikira hilang saat demo di Jakarta kini telah kembali ke keluarga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf
Indonesia
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menilai sejak Dudy diangkan menjadi Menhub, kinerja kementerian mengalami kemunduran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Aksi sejumlah massa menggelar unjuk rasa menutut sahkan RUU Perampasan Aset di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Indonesia
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
KBRI Dhaka turut berkoordinasi dengan otoritas Nepal untuk membantu WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Stasiun TV Dilarang Tayangkan Aksi Unjuk Rasa karena Mengandung Unsur Kekerasan
Stasiun TV dilarang menayangkan aksi unjuk rasa, karena mengandung unsur kekerasan. Lalu, apakah informasi tersebut benar?
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Stasiun TV Dilarang Tayangkan Aksi Unjuk Rasa karena Mengandung Unsur Kekerasan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Pelaku Aksi Anarkis Terbukti Pakai Narkoba sebelum Merusuh saat Demonstrasi, Polisi: Untuk Tambah Motivasi dan Hilangkan Rasa Takut
Polisi melakukan tes urine terhadap 337 orang yang diamankan saat demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Pelaku Aksi Anarkis Terbukti Pakai Narkoba sebelum Merusuh saat Demonstrasi, Polisi: Untuk Tambah Motivasi dan Hilangkan Rasa Takut
Bagikan