Begini Anak Buah Anies Berdalih Angka Kemacetan Jakarta tidak Turun-Turun

Merahputih.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menanggapi hasil survei angka kemacetan di sejumlah Ibu Kota negara yang dirilis perusahaan perangkat GPS, Tomtom. Hasilnya, angka kemacetan di Jakarta tidak mengalami penurunan sama sekali selama setahun terakhir.

Dilihat dalam situs web resminya, pada tahun 2018, Tomtom menyebut tingkat kemacetan Jakarta sebesar 53 persen. Pada 2019, tingkat kemacetan stagnan dengan angka yang sama.

Baca Juga:

Jakarta Masih Tetap Macet, Tigor: Dapat Sustainable Transport Award 2020 Demi Apa?

Meski angka kemacetan stagnan, Syafrin mengklaim telah terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di 25 ruas jalan yang memberlakukan ganjil genap. Dari 25 kilometer (Km) per jam, kinerja lalu lintas rata-rata naik jadi 33 km per jam.

"Artinya, ganjil-genap ini cukup menyumbang (peningkatan kinerja lalu lintas). Bayangkan, jika tidak dilakukan, tentu kita tidak bisa kita pertahankan 53 persen. Jangan melihat angka yang stagnan, tapi lihat ada angka pembentuk," kata anak buah Gubernur Anies Baswedan itu, di Jakarta, Selasa (4/2).

Pemprov DKI sudah melakukan kebijakan yang mampu menurunkan kepadatan lalu lintas Jakarta. Contohnya, penerapan sistem ganjil genap, LRT, MRT, dan pengintegrasian moda transportasi seperti program Jak Lingko.

"Jika kita tidak lakukan intervensi (program) yang masif tadi, yang ada Jakarta lebih macet. Tentu, kalau begitu angka kemacetan bukan stagnan lagi tapi malah meningkat," jelasnya.

Upaya mengurangi kemacetan tak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2020 ini, Pemprov DKI akan menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

"Saat ini dokumennya sedang disiapkan. Kajian komperehensif terhadap dokumen yang sudah ada (sejak era Gubernur DKI sebelumnya), itu yang menjadi dasar untuk lelang ulang," ungkap dia.

Baca Juga:

Belum Ada Komitmen Kuat Pemerintah, Jakarta Bakal Terus Macet

Upaya lainnya adalah kenaikan tarif parkir. Nantinya, kawasan pengendalian parkir dibagi dua, yakni jaringan jalan golongan A dan golongan B.

Kemudian, seluruh kendaraan dari daerah penyangga tidak keluar gerbang tol di kawasan ganjil genap jika nomor polisinya tidak sesuai dengan tanggal ganjil genap. (Asp)