Alasan Kominfo Belum Take Down Akun Veronica Koman

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 11 September 2019
Alasan Kominfo Belum Take Down Akun Veronica Koman

Veronica Koman. (Foto: Net)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan bahwa pemerintah bisa saja langsung men-take down akun Twitter dari tersangka provokasi asrama mahasiswa Papua, Veronica Koman.

Namun, hal itu saat ini tak dilakukan karena penyidik belum mau langsung memblokirnya. Karena, langkah untuk tak men-take down akun tersebut adalah bagian daripada strategi pengusutan perkara.

Baca Juga:

Polisi Ogah Beberkan Lokasi Veronica Koman

"Penyidik kan kadang-kadang minta langsung di take down atau tidak minta di take down karena mau ditelusuri, mau dilihat ini larinya kemana," ujar Rudiantara kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/9).

Veronica Koman. (Ist)
Veronica Koman. (Ist)

Rudiantara enggan terlalu menjelaskan ihwal persoalan akun Twitter Veronica Koman itu yang aktif menyebarkan hoaks soal kerusahan asrama mahasiswa Papua. "Itu strategi di penyidik lah. Yang menetapkan tersangka kan polisi, tanya sama polisi saja," tuturnya.

Rudiantara menyebutkan, penyebaran kabar bohong terkait isu Papua dan Papua Barat memang banyak dilakukan melalui media sosial, terutama akun Twitter.

Baca Juga:

Veronica Koman Ditetapkan Tersangka, Aktivis Ngadu ke Komnas HAM

Selain Veronica, Rudiantara menyebut banyak pemilik akun lain yang juga dengan gencar menyebarkan kabar bohong serta meresahkan terkait Papua dan Papua Barat.

Sebelumnya diberitakan, Polda Jatim menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan Surabaya, pada 17 Agustus 2019.

Veronica menulis pesannya menggunakan bahasa Inggris dan disebar ke dalam negeri dan luar negeri. Akibat perbuatan itu, Veronica dijerat dengan pasal berlapis yakni UU ITE KUHP Pasal 160 KUHP, kemudian UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Suku, Etnis, dan Ras. (Knu)

Baca Juga:

Veronica Koman Jadi Tersangka Provokasi Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya

#Rudiantara #Menkominfo #Penyebar Hoaks #Berita Hoax #Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Program MBG Dihentikan Karena Dana Operasional?
BGN dikabarkan mengentikan sementara program MBG, karena dana operasional tak cukup. Apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Program MBG Dihentikan Karena Dana Operasional?
Indonesia
Gibran Dorong Program MBG Masuk Asmat, Usulkan Libatkan Gereja dan Keuskupan
Wapres Gibran Rakabuming meminta Program Makan Bergizi Gratis menjangkau Asmat, Papua Selatan. Ia mengusulkan keterlibatan gereja dan keuskupan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 Juni 2026
Gibran Dorong Program MBG Masuk Asmat, Usulkan Libatkan Gereja dan Keuskupan
Dunia
[HOAKS atau FAKTA] : Indonesia Tolak Keinginan Timor Leste Kembali ke NKRI
Klaim Timor Leste ingin kembali ke Indonesia adalah hoaks. Faktanya, video hanya membahas impor barang dari Indonesia tanpa pernyataan resmi bergabung ke NKRI.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Indonesia Tolak Keinginan Timor Leste Kembali ke NKRI
Indonesia
BGN Bantah Tuduhan Keuntungan MBG Mengalir ke Prabowo, Masyarakat Diminta Jangan Percaya
BGN membantah tuduhan soal keuntungan MBG yang diberikan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Minggu, 14 Juni 2026
BGN Bantah Tuduhan Keuntungan MBG Mengalir ke Prabowo, Masyarakat Diminta Jangan Percaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Roy Suryo Dibebaskan dari Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Roy Suryo dikabarkan dibebaskan dari kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Minggu, 14 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Roy Suryo Dibebaskan dari Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Bandara Kertajati Dikuasai Militer AS?
Bandara Kertajati kabarnya dikuasai oleh militer Amerika Serikat. Hal itu terungkap lewat foto bendera AS yang berkibar di sana. Apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Bandara Kertajati Dikuasai Militer AS?
Indonesia
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Menunjukkan komitmen dari masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mobil di Atas 1.400 CC Dilarang Isi Pertalite Mulai Juni 2026
Mobil di atas 1.400 cc dilarang mengisi Pertalite mulai Juni 2026. Lalu, apakah informasi itu bisa dibenarkan?
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Mobil di Atas 1.400 CC Dilarang Isi Pertalite Mulai Juni 2026
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Bagikan