Sementara itu Pemerintah Kota Malang menyayangkan rencana aksi turun jalan dan mogok yang akan dilakukan pada awal pekan depan itu. Karena kejadian itu mengulang kembali aksi mogok yang dilakukan pada awal 2017.

Wali Kota Malang Moch Anton pun dibuat pusing dengan permasalahan yang sama itu.

"Taksi online dan konvensional kembali berselisih. Dampaknya, sopir angkot berencana melakukan aksi turun jalan dan mogok lagi. Saya itu pusing dikejar-kejar angkot terus," kata Anton.

Ia mengakui kecaman dari banyak pihak terkait polemik tersebut terus bergulir, terutama di media sosial (medsos).

"Sebagai kepala daerah, yang bisa saya lakukan saat ini adalah menunggu keputusan dari pemerintah pusat, sebab saya juga tidak bisa seenaknya membuat kebijakan dan keputusan dari hasil peraturan yang telah dibuat sebelumnya," ujarnya.

Anton mengemukakan kebijakan keberadaan transportasi berbasis online di Malang merupakan kewenangan dari Pemprov Jatim.