Yusril Desak KPK Usut Tuntas Parpol Terlibat Korupsi E-KTP

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 10 Maret 2017
Yusril Desak KPK Usut Tuntas Parpol Terlibat Korupsi E-KTP

Yusril Ihza Mahendra. (Twitter @Yusrilihza_Mhd)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyidiki partai politik yang menerima aliran dana skandal mega korupsi e-KTP.

Yusril menduga, tidak menutup kemungkinan politisi terkemuka dari berbagai partai politik ikut "mencicipi" aliran dana proyek yang menghabiskan anggaran negara hingga Rp5,9 triliun ini. Bahkan, dalam persidangan terungkap sejumlah partai politik yang menerima "uang panas" tersebut.

"Terdakwa Irman bahkan menyebutkan beberapa partai politik, termasuk parpol yang sedang berkuasa sekarang, turut menikmati uang suap proyek e-KTP yang diduga merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun dari nilai proyek sebesar Rp5,9 triliun itu," kata Yusril dalam keterangan yang diterima merahputih.com.

Mantan Menteri Kehakiman di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini juga meminta kepada KPK agar kasus ini segera diselesaikan.

"Besarnya nilai uang yang digunakan untuk menyuap, menunjukkan kasus ini merupakan kasus besar yang mempermalukan bangsa dan negara dan karenanya kasus ini harus diungkapkan sampai tuntas," tegasnya.

Yusril pun berpendapat bahwa KPK harus menelusuri lebih jauh keterlibatan parpol dalam perkara tindak pidana korupsi yang menyeret nama-nama besar ini.

"Parpol adalah instrumen politik sangat penting dalam sistem politik dan demokrasi kita di bawah UUD 45. Tanpa parpol, takkan ada pemilu legislatif dan pilkada. Bahkan tanpa parpol, mustahil akan ada pemilihan presiden dan wakil presiden, karena hanya parpol yang dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden," tandasnya.

Seperti diketahui, dalam mega proyek e-KTP ini, puluhan anggota DPR periode 2009-2014, pejabat di Kemendagri, dan perusahaan-perusahaan pemenang lelang menikmati uang hasil korupsi proyek itu dengan besaran bervariasi. Rangkaian perbuatan para terdakwa secara bersama-sama tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.314.904.234.275,39 sesuai perhitungan BPKP.

Atas perbuatannya itu, Irman dan Sugiharto melangar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Berita tentang mega korupsi e-KTP baca juga dalam artikel: Namanya Terseret Kasus E-KTP, Ini Kata Ganjar Pranowo

Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me
Bagikan