Wamendagri Bima Arya Bertemu Pj Teguh di Balai Kota, Bahas Konsep Aglomerasi hingga Transportasi
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya. (foto: MerahPutih.com/Asropih)
MerahPutih.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya menyambangi Balai Kota DKI Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (20/1). Kedatangan Bima Arya diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi.
Bima mengatakan, pertemuan ini membicarakan berbagai macam hal, termasuk soal konsep aglomerasi setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia.
"Tadi kita banyak berdiskusi tentang konsep aglomerasi ke depan, pasca Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, seperti apa, dan koordinasinya dengan daerah-daerah penyangga yang lain-lain, kira-kira begitu ya," kata Bima.
Baca juga:
Pemprov DKI Dukung MRT Jakarta untuk Perluas Integrasi Wilayah Aglomerasi
Eks Walikota Bogor ini menambahkan, silaturahmi ini juga membahas layanan transportasi integrasi antara Jakarta dengan daerah peyangga.
"Jadi kami banyak berdiskusi soal itu tadi, terutama layanan transportasi, supaya Jakarta juga bisa membantu menguatkan konsep integrasi transportasi Jabodetabek ke depan," terangnya.
Sebab, menurut Bima, APBD Jakarta merupakan yang terkuat dibanding daerah lain. Untuk itu, ia menyebut mempertimbangkan agar Jakarta memberikan subsidi untuk daerah lainnya.
"Jadi karena APBD-nya kuat Jakarta ini, yang lain kalau bisa dibantu, kalau belum bisa mandiri, anggaran pusat juga tidak ada misalnya, saya lihat perlu dikaji kemungkinan Jakarta memberikan subsidi untuk daerah-daerah sekelilingnya. Bisa melalui Jakarta atau nantinya Dewan Aglomerasi tadi," tutur dia.
Baca juga:
Pegawai Pemprov Jakarta Dibolehkan Berpoligami, Pj Teguh: Semangatnya Melindungi Keluarga ASN
Bima menerangkan, sekarang ini Kementerian Dalam Negeri masih terus berkoordinasi dengan Pemprov Jakarta untuk menyusun regulasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
"Kami juga meminta masukan dari pemerintah DKI, karena yang paham secara teknis seperti apa. Jadi kita menyusun regulasi, aturan turunannya itu, untuk memastikan dewan aglomerasi ini nanti efektif untuk mengkoordinasikan pembangunan lintas Jakarta dan sekitarnya," pungkasnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Penumpang Keluhkan Bus Transjakarta Lama Datang, Pramono Janji Tambah Armada
Pemprov DKI dan Banten Teken MoU Pengembangan MRT Kembangan - Balaraja
TPA Cipeucang Overload, Pemprov DKI Bantu Banten Tangani Sampah Tangsel
Pramono Minta Satpol PP Tertibkan Spanduk dan Bendera Parpol di Jakarta
Cegah Banjir, Pemprov DKI Jakarta Gelar 3 Sorti Modifikasi Cuaca untuk Hadapi Hujan Ekstrem
Jelang Imlek hingga Lebaran 2026, Pemprov DKI Pastikan Stok Pangan Aman
Pemprov DKI Tambal Ribuan Jalan Berlubang, Rano Karno: Perbaikan Masih Sementara karena Hujan
Imlek 2026 di Jakarta Bakal Meriah, Pemprov DKI Siapkan Festival hingga Cap Go Meh
Virus Nipah Mengintai, Gubernur Pramono Tegaskan Jakarta Masih Aman
Ikuti Arahan Presiden, Pramono Tegaskan Flyover Jakarta Bebas Spanduk Partai Politik