Wagub Riza Akui Biaya Pembangunan Jakarta Lebih Mahal Dibandingkan IKN

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 15 Juli 2022
Wagub Riza Akui Biaya Pembangunan Jakarta Lebih Mahal Dibandingkan IKN

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria diwawancarai awak media di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/7/2022). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menanggapi pernyataan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang mengatakan biaya untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara lebih murah dibandingkan membenahi Jakarta

Riza menuturkan, biaya pembangunan antara Jakarta dengan Kalimantan Timur jelas berbeda. Sebab, harga tanah di DKI lebih mahal dibanding daerah lain.

Baca Juga

Daya Beli Menurun, Penduduk Miskin di DKI Jakarta Bertambah 3.750 Orang

"Memang di Jakarta ini kan kotanya sudah jadi. Harga tanahnya lebih mahal. Pasti, kalau bangun di Jakarta dibandingkan di Kalimantan, ya jauh. Harga tanahnya sudah berbeda. Harga materialnya juga sudah berbeda. Cost-nya jauh lebih mahal," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (15/7).

Baca Juga

Wagub DKI Jawab Rencana DPRD Bentuk Pansus Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta

Ketua DPD Gerindra DKI ini beranggapan, proses pembenahan suatu kota yang sudah terbangun dengan infrastruktur lengkap bisa menyebabkan harga tanah mahal. Sehingga, biaya pembenahan masalah perkotaan yang membutuhkan pembebasan lahan ikut membengkak.

"Kamu bikin jalan di Jakarta dan Kalimantan, ya berbeda dong. Kamu bikin jembatan di Surabaya sama di daerah lain, tentu yang itu berbeda harganya," paparnya.

Maka dari itu, menurut dia, tidak bisa disamakan antara pembangunan di Jakarta dengan Kalimantan. Sebab tanah di DKI sudah harga tinggi dengan segala macam infrastrukturnya.

"Kalau lebih mahal, relatif apa dulu yang dibangun. Kalian mau bangun jalan, bangun gedung, bangun industri. Semua ada satuannya. Berapa harga satuan di Jakarta dan di Kalimantan. Ada plus minusnya," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Wagub Jelaskan Beda Sikap Pemprov DKI soal Pencabutan Izin ACT dan Holywings

#Wagub DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Upacara Hari Lahir Pancasila 2025 di Balai Kota, Wagub Jakarta Tegaskan Pentingnya Revitalisasi Nilai Pancasila
Wagub Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus jadi panduan utama menuju Indonesia Emas 2045.
Hendaru Tri Hanggoro - Senin, 02 Juni 2025
Upacara Hari Lahir Pancasila 2025 di Balai Kota, Wagub Jakarta Tegaskan Pentingnya Revitalisasi Nilai Pancasila
Indonesia
Gerindra Klaim Bangga dengan Kinerja Eks Wagub DKI Riza Patria
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi kinerja Ahmad Riza Patria selama menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Mula Akmal - Senin, 17 Oktober 2022
Gerindra Klaim Bangga dengan Kinerja Eks Wagub DKI Riza Patria
Indonesia
Wagub DKI Angkat Bicara Soal Pengosongan Paksa Rumah Wanda Hamidah
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai pengosongan rumah milik artis Wanda Hamidah
Mula Akmal - Jumat, 14 Oktober 2022
Wagub DKI Angkat Bicara Soal Pengosongan Paksa Rumah Wanda Hamidah
Indonesia
Tap In Tap Out TransJakarta Dikeluhkan Penumpang, Begini Respons Wagub DKI
"Ya masalah itu terus kita perbaiki, jadi tidak ada yang bayar dua kali. Itu kan cuma tap in dan tap out," kata Riza di Jakarta, Selasa (11/10).
Andika Pratama - Selasa, 11 Oktober 2022
Tap In Tap Out TransJakarta Dikeluhkan Penumpang, Begini Respons Wagub DKI
Indonesia
Kampung Bambu Dekat JIS Digusur, Pemprov DKI: Supaya Lingkungannya Baik
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan, alasan ditertibkannya Kampung Bambu ini agar pemandangan JIS enak dilihat dan jauh dari kesan kumuh.
Mula Akmal - Selasa, 11 Oktober 2022
Kampung Bambu Dekat JIS Digusur, Pemprov DKI: Supaya Lingkungannya Baik
Indonesia
Butuh Kewenangan Pemerintah Pusat untuk Wujudkan Pengaturan Jam Kerja di Jakarta
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyebut para pemangku kepentingan masih mengkaji pengaturan jam masuk kantor, guna mengatasi kemacetan lalu lintasdi Jakarta.
Mula Akmal - Senin, 19 September 2022
Butuh Kewenangan Pemerintah Pusat untuk Wujudkan Pengaturan Jam Kerja di Jakarta
Bagikan