Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) siap membuka rekrutmen pekerja dari kaum disabilitas sebagai penerapan undang-undang tentang ketenagakerjaan dengan penempatan kerja sesuai kemampuan dan kondisi pekerja disabilitas.
"Sebagai penerapan undang-undang tidak boleh diskriminasi," kata Direktur Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi PT KAI, Ruli Adi saat peringatan Hari Buruh Internasional di Stasiun Bumiwaluya, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (1/5).
Saat ini PT KAI belum ada rekrutmen karyawan khusus dari kaum disabilitas secara terbuka. Perekrutan hanya pada bagian tenaga kesehatan. PT KAI, berencana membuka rekrutmen karyawan secara terbuka termasuk untuk kaum disabilitas setelah Lebaran.
"Setelah tenaga kesehatan sekarang, nanti (perekrutan disabilitas) habis Lebaran," katanya dikutip Antara.
Ia menyampaikan, PT KAI sebagai perusahaan terbesar angkutan transportasi kereta api tidak akan mendiskriminasi calon pekerja, jika ada kemampuan akan diterima sebagai karyawan.
Namun penempatannya, kata dia, seperti tidak bisa berjalan tentunya akan ditempatkan di bagian administrasi atau di dalam kantor. "Penempatan disesuaikan, seperti maaf kalau tidak bisa jalan nanti di administrasi, kalau operasional gak mungkin," katanya.
Ia menambahkan PT KAI selama ini rutin merekrut karyawan secara terbuka untuk penempatan berbagai bidang pekerjaan yakni administrasi maupun operasional.
Terkait jumlah pekerja di PTKAI yang termasuk disabilitas, belum dapat diketahui secara pasti. "Belum, karena saya masih baru," katanya.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, warga penyandang disabilitas di Indonesia yang masih menganggur tinggal 4 persen dari total 11 juta jiwa pada tahun 2017.
Berdasarkan data Kemenaker, jumlah total penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 21 juta jiwa. Dari jumlah tersebut usia angkatan kerjanya kurang lebih sebanyak 11 juta jiwa dan 96,31 persen di antaranya telah bekerja di berbagai sektor pekerjaan.
Mayoritas warga penyandang disabilitas bekerja di berbagai bidang. sektor informal menjadi bidang paling diminati oleh para penyandang disabilitas. Jika dilihat angka pelaku usaha informal di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup menjanjikan. Dari 1,67 persen meningkat menjadi lebih dari 2 persen.
Pada 2017, Kementrian Tenaga kerja sendiri terus mendorong dinas terkait untuk memberikan pelatihan dan akses kerja kepada penyandang disabilitas. Secara aturan perusahaan swasta wajib menerima 1 persen penyandang disabilitas, sementara BUMN dan BUMD sebanyak 2 persen.
"Agar penyandang disabilitas bisa lebih produktif, bisa masuk ke skema pelatihan baik yang diselenggarakan negara baik pusat maupun daerah juga di swasta," ucap Menaker, Hanif Dhakiri. (*)
