Upacara HUT RI di IKN Tidak Undang Semua Menteri

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Agustus 2024
Upacara HUT RI di IKN Tidak Undang Semua Menteri

Istana Garuda di IKN. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebut bahwa tidak semua menteri Kabinet Indonesia Maju akan mengikuti upacara di IKN

"Kan harus disesuaikan dengan komposisi kesiapan infrastruktur dan pengalaman selama ini, menteri itu tidak semua juga di Istana," kata Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8).

Mensesneg mengatakan, ada menteri yang memang mengikuti Upacara 17 Agustus di daerah lain atau daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).

Baca juga:

Kajian Awal Peringatan Dini BNPB Temukan IKN Rawan Banjir dan Tanah Longsor

"Kan ada menteri yang di daerah, di daerah pinggiran. Jadi, nanti kami masih terus konfirmasi juga menteri-menteri yang menjadi inspektur upacara di daerah-daerah pinggiran," ujar Pratikno.

Ia mencontohkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang pada Upacara 17 Agustus 2023 menjadi inspektur upacara di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).

"Selama ini memang kami dukung karena untuk memeriahkan HUT RI di daerah-daerah pinggiran. Misalnya, Pak Mendagri selama ini 'kan jauh-jauh dan lain-lain ya, menteri-menteri lain," katanya.

Secara teknis, untuk undangan para menteri yang akan mengikuti Upacara 17 Agustus di IKN berada di bawah koordinasi Sekretariat Kabinet.

Baca juga:

Kajian Awal Peringatan Dini BNPB Temukan IKN Rawan Banjir dan Tanah Longsor

"Pak Seskab yang undang, bukan Setneg," ucap Pratikno.

Ia mengungkapkan, banyak pihak yang ingin mengikuti Upacara 17 Agustus di IKN melalui surat yang dikirim ke Setneg.

"Permintaan untuk ikut upacara di IKN. Itu mulai surat resmi sampai surat informal. Banyak banget, dari organisasi-organisasi sosial keagamaan," ungkapnya.

Sementara itu, sejumlah fasilitas di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur diklaim sudah siap menyambut kedatangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bertugas.

Baca juga:

Sistem Peringatan Dini Bencana di IKN Masih Tahap Awal

"Jangan khawatir dengan kesejahteraan dan Insyaallah di sana akan hidup layak. Jangan khawatir disana juga ada mal, sekarang semua sedang di bangun. Termasuk rumah sakit internasional, sekolah internasional, dan lain-lain," kata Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Alimudin. (*)

#IKN Nusantara #Ibu Kota Nusantara #HUT RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Tahun 2025 sapi kurban dari Presiden Prabowo jenis Simental dengan bobot sekitar satu ton. Untuk Idul Adha tahun ini jenis limosin beratnya 950 kilogram
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Mei 2026
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Indonesia
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Pembangunan IKN terus berjalan melalui tiga skema pendanaan yakni anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Indonesia
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Putusan MK, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tahapan pemindahan ibu kota.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Indonesia
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Putusan MK soal status DKJ tidak menghentikan pembangunan IKN. IKN diarahkan sebagai pusat pemerintahan strategis dan green capital Indonesia.
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Indonesia
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum
Komisi II DPR menyebutkan, bahwa keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN harus sesuai keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum
Indonesia
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan IKN menjadi ibu kota Indonesia. Kini, Jakarta masih sah menjadi ibu kota Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Indonesia
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Status Jakarta sebagai ibu kota negara dinyatakan masih berlaku hingga pemerintah secara resmi menerbitkan keputusan presiden mengenai perpindahan ibu kota ke Nusantara.
Dwi Astarini - Rabu, 13 Mei 2026
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Indonesia
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
“Mungkin pada 2028 kita akan menyaksikan gedung legislatif dan yudikatif dengan kemegahan yang sama. Kita tunggu dua tahun ke depan,” kata Muzani.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
Indonesia
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 April 2026
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
Bagikan