Turun Tangan Luhut Bela Proyek Hilirisasi Tambang

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Januari 2024
 Turun Tangan Luhut Bela Proyek Hilirisasi Tambang

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Program tambang dan hilirasasi terutama nikel yang saat ini tengah naik daun di Indonesia, mendapatkan kritik dari calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dalam debat cawapres pada Minggu (21/1/).

Ia mengingatkan hilirisasi tidak boleh ugal-ugalan karena mengorbankan sumber daya alam (SDA) dan hanya memberikan penerimaan negara secara terbatas tanpa mempertimbangkan ekologi, sosial, dan kondisi buruh yang diabaikan karena banyak tenaga asing, serta korban kecelakaan.

Baca Juga:

Walhi Kritisi Kebijakan Lingkungan Program Hilirisasi Gibran Cuma Tempelan

Selain itu, Cak Imin menilai produksi nikel Indonesia sudah berlebihan sehingga daya tawar Indonesia menurun. Kritikan Cak Imin ini mendapatkan tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Ia membantah proyek hilirisasi industri pertambangan didominasi oleh tenaga kerja asing (TKA). Tapi mengakui jika jumlahnya tenaga kerja asing berkisar antara 10-15 persen saja.

Luhut melalui video di akun Instagram pribadi yang terverifikasi @luhut.pandjaitan menegaskan, adanya TKA tersebut mau tidak mau harus dilakukan lantaran pada saat awal pengoperasian teknologi industri hilirisasi, sumber daya manusia (SDM) belum melakukannya.

Ia memastikan porsi TKA itu nantinya akan berkurang seiring dengan banyak dilatihnya SDM lokal untuk industri hilirisasi.

"Itu tidak bisa tidak kita (pemerintah) lakukan karena kita memang tidak punya kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih dan training. Itu suatu proses yang harus dilalui," kata Luhut.

Luhut menegaskan, telah didirikan Politeknik Industri Logam di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam rangka memenuhi tenaga kerja industri yang kompeten.

Bahkan, mahasiswanya ada yang dikirim langsung ke China untuk belajar dan saat ini menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter (fasilitas pemurnian mineral) di daerah tersebut.

"Itu menurut saya bagus dan guru-gurunya juga class-class ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana dan mereka langsung praktik di industrinya dan malah ada yang dikirim ke China untuk belajar teknologi yang lebih advance lagi dan sekarang mereka bekerja menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi," katanya.

Hilirisasi menjadi salah satu proyek yang ditawarkan pasangan Prabowo dan Gibran pada pemilih untuk menggaet pemilih. Menurut Gibran, hilirisasi jangan hanya fokus ke nikel dan tambang, tetapi juga di semua aspek. Misalnya hilirisasi digital, hilirisasi pertanian, dan sebagaiknya.

"Jika agenda hilirisasi pemerataan pembangunan transisis menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insyaaallah bisa terbuka 19 juta pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan," kata Gibran. (*)

Baca Juga:

Gibran Konsisten Gaungkan Hilirisasi Agar Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

#Tambang #Muhaimin Iskandar #Luhut Panjaitan #Gibran Rakabuming Raka #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Wapres Gibran Bawa Kabar Gembira! Prabowo Beri Kado Istimewa yang Bikin Santri Full Senyum, Apa Ya?
Wapres mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengasuh, alumni, dan santri
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Wapres Gibran Bawa Kabar Gembira! Prabowo Beri Kado Istimewa yang Bikin Santri Full Senyum, Apa Ya?
Indonesia
Hari Santri 2025: Cak Imin Ajak Santri Menerobos Belenggu Keterbatasan
Resolusi jihad kita hari ini melawan kemiskinan dan ketertinggalan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Hari Santri 2025: Cak Imin Ajak Santri Menerobos Belenggu Keterbatasan
Indonesia
Pengamat Nilai Kepuasan Publik Moderat Selama Setahun Prabowo–Gibran, Program Populer Rentan Berbalik Jadi Beban Politik
Pemerintahan ini harus memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pengamat Nilai Kepuasan Publik Moderat Selama Setahun Prabowo–Gibran, Program Populer Rentan Berbalik Jadi Beban Politik
Indonesia
KPK Tidak Temukan SK Pencabutan 4 IUP Nikel Raja Ampat Yang Sempat Viral
Pemerintah mengklaim telah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat pada 10 Juni 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
KPK Tidak Temukan SK Pencabutan 4 IUP Nikel Raja Ampat Yang Sempat Viral
Indonesia
Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'
Kekuatan tanpa partisipasi hanya akan melahirkan efisiensi semu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Jawa Timur Paling Puas, Maluku - Papua Paling Kritis terhadap Pemerintahan Prabowo - Gibran
Survei terbaru Poltracking Indonesia mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama 1 tahun terakhir.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 19 Oktober 2025
Jawa Timur Paling Puas, Maluku - Papua Paling Kritis terhadap Pemerintahan Prabowo - Gibran
Indonesia
Survei 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, 19 Persen Responden Nilai Kinerja Belum Memuaskan
Ekonomi sulit hingga kasus korupsi, 19 persen responden survei Poltracking tak puas dengan kinerja Prabowo - Gibran selama 1 tahun pemerintahan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 19 Oktober 2025
Survei 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, 19 Persen Responden Nilai Kinerja Belum Memuaskan
Berita
Ada Dorong Reshuffle, Siapa Menteri Paling Puas di Mata Publik? Ini Hasil Survei Poltracking
Survei Poltracking Indonesia mencatat 37,9% publik menilai Presiden Prabowo perlu melakukan reshuffle kabinet karena kinerja sejumlah menteri belum memuaskan.
ImanK - Minggu, 19 Oktober 2025
Ada Dorong Reshuffle, Siapa Menteri Paling Puas di Mata Publik? Ini Hasil Survei Poltracking
Indonesia
Bukan Hanya Pesantren, Pemerintah Bakal Bangun Rumah Ibadah Rusak dan Roboh
Saat ini, Kementerian PU sedang mengaudit 80 pesantren yang masuk kategori paling rawan. Pemerintah pun akan terus menambah jumlah pesantren untuk mempercepat proses mitigasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Bukan Hanya Pesantren, Pemerintah Bakal Bangun Rumah Ibadah Rusak dan Roboh
Bagikan