Tujuh Fakta Pilpres 2014

MerahPutih Politik - Tahun 2014 segera berlalu. Tahun 2015 akan segera datang. Meski akan segera berlalu, banyak kejadian penting di tahun 2014, salah satunya adalah pemilu Presiden (pilpres) 2014. Pilpres 2014 telah menghantarkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2015.

Pilpres 2014 sendiri memberikan warna menarik bagi perjalanan dan derap langkah demokratisasi di tanah air. Kontestasi antara pasangan capres-cawapres 2014, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla berlangsung dengan sengit, ketat dan keras.

Terkait dengan hal tersebut MerahPutih.com merangkum dari berbagai sumber. Setidaknya ada 7 fakta menarik soal pilpres 2014. Apa sajakah fakta-fakta tersebut ? berikut ulasannya.

1. Terbentuknya Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat

Pilpres 2014 hanya diikuti dua pasang kandidat Prabowo-Hatta dan Jokowi-Kalla. Pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh lima parpol yang lolos ke DPR, yakni Partai Gerindra (11,81 persen, 73 kursi DPR), Partai Golkar (14,75 persen, 91 kursi DPR), Partai Amanat Nasional (7,59 persen, 49 kursi DPR), Partai Persatuan Pembangunan (6,53 persen, 39 kursi DPR), dan Partai Keadilan Sejahtera (6,79 persen, 40 kursi DPR). Mereka menamakan diri dengan Koalisi Merah-Putih (KMP)

Sebaliknya Pasangan Jokowi-JK didukung oleh empat parpol, yakni PDI Perjuangan (18,95 persen suara pemilu legislatif, 109 kursi DPR), Partai Nasdem (6,72 persen, 35 kursi DPR), Partai Kebangkitan Bangsa (9,04 persen, 47 kursi DPR), dan Partai Hanura (5,26 persen, 16 kursi DPR). Jika dijumlah, pasangan tersebut memperoleh dukungan 39,97 persen suara atau 207 kursi DPR. Mereka menamakan diri dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Usai pilpres 2014, kontestasi antara KMP-KIH juga terjadi di tubuh Parlemen (DPR RI). Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya DPR tandingan yang dimotori KIH.

2. Kampanye Hitam Kian Marak

Kontestasi pilpres 2014 berlangsung cukup sengit. Baik pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-Kalla sama -sama diserang kampanye hitam. Pasangan Jokowi-Kalla adalah pasangan capres-cawapres yang kala itu paling banyak diserang oleh kampanye negatif (black campaign), seperti dirilis oleh lembaga survei Political Wave.

Setidaknya pasangan Jokowi- Kalla diserang lima kampanye hiam, yaitu : Jokowi dituding sebagai keturunan etnis Tionghoa, Jokowi dituding sebagai antek asing, Jokowi dituding terlibat kasus korupsi Trans Jakarta, Jokowi diisukan telah meninggal dunia dan terakhir Jokowi dituding sebagai keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sebaliknya Prabowo Subianto lebih banyak diserang dengan kampanye hitam seputar dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lampau. Terutama saat Prabowo berdinas di Timor Leste dan Papua. Tudingan Prabowo banyak melanggar HAM dan melakukan serangkaian pembunuhan disampaikan jurnalis asal Amerika Serikat, Alan Nairn.

Tudingan lain yang disematkan kepada bekas Pangkostrad era Orde Baru adalah disebut sebagai anti-China, anti-Kristen, Islam garis keras fanatik, dan sebagainya. Tudingan tersebut dimentahkan oleh adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

"Saya dan Prabowo kaget, ada seorang yang melakukan fitnah yang menyebutkan Prabowo anti-Kristen, anti-Batak, anti-Minahasa, anti-China, pelanggar HAM, kena surat DKP dan lain-lain," kata Hashim saat dialog kebangsaan di Gedung Nasional, Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Rabu (3/7).

3.Pertarungan Para Jenderal

Pilpres 2014 bukan hanya pertarungan antara Prabowo dan Jokowi semata. Pilpres 2014 juga bukan sebatas pertarungan antara KMP dan KIH. Dalam pilpres 2014 kali ini sejumlah purnawiranan baik TNI dan Polri juga menjadi tim sukses pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-Kalla.
pasangan Jokowi-Kalla sendiri setidaknya didukung oleh 30 pensiunan Jenderal, yaitu :
1. Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto, mantan Panglima ABRI/Menhan
2. Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, mantan Kepala BIN/mantan Menteri Transmigrasi
3. Jenderal TNI (Purn) Luhut Pandjaitan, mantan Dankodilat TNI AD/mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar
4. Laksamana (Purn) Tedjo Edi, mantan KSAL
5. Mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Farchrul Rozi
6. Jenderal Pol (Purn) Da'i Bachtiar (mantan Kapolri)
7. Letjen TNI (Purn) Farid Zainudin, mantan Kepala BAIS
8. Marsekal Madya (Purn) Ian Santoso, mantan Kepala BAIS.
9. Mayjen TNI (Purn) Tritamtomo (mantan pangdam Bukit Barisan)
10. Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin (Ketua DPP PDIP).
11. Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, mantan Kepala Staf TNI AD (KSAD)
12. Laksamana TNI (Purn) Bernard Ken Sondakh, mantan Kepala Staf TNI AL (KSAL)
13. Letnan Jenderal TNI (Purn) Sumarsono, mantan Wakil KSAD/mantan Sekjen Partai Golkar
14. Letjen TNI (Purn) Syarifudin Tippe, mantan Rektor Universitas Pertahanan
15. Letjen TNI (Purn) Farid Zainudin, mantan Kepala BAIS
16. Mayor Jenderal (Mayjen) TNI (Purn) M Yusuf Solikin, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)
17. Mayjen TNI (Purn) Bambang Ismoyo, mantan Dirdik Sesko TNI
18. Mayjen TNI (Purn) M. Luthfi Wetto
19. Marsekal Muda (Marsda) TNI (Purn) Basri Sidehabi, mantan Gubernur Akademi TNI AU
20. Marsda TNI (Purn) Pieter LD Wattimena, mantan Dirjen Ranahan Departemen Pertahanan
21. Laksama Muda (Laksda) TNI (Purn) Sosialisman, mantan Panglima Komando Armada Timur TNI AL
22. Laksda TNI (Purn) Abdul Malik Yusuf, mantan Widyaiswara Utama Bid Ekonomi 23. Lemhannas
23. Laksda TNI (Purn) Franky Kaihatu, mantan Kadispen TNI AL Laksda TNI (Purn) Dadi Sunarto
24. Inspektur Jenderal (Irjen) Pol (Purn) Andi Masmiat, mantan Kapolda Kaltim
25. Irjen Pol Eddy Kusuma Wijaya, mantan Widya Iswara Utama Sespim Polri Lemdikpol
26. Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI (Purn) Mulyono, mantan Kabinda Maluku
27. Brigjen TNI (Purn) Djamhur Suhana, (mantan Dirjen Startegis Sesko TNI)
28. Laksamana Pertama (Laksma) TNI (Purn) Songkal VH Simanjuntak, mantan Kadislitbangal
29. Marsekal Pertama TNI (Purn) Yopie Kiriweno, mantan staf ahli KSAU
30. Brigjen TNI (Purn) Abdul Salam Mustam, Sekjen Dewan Harian Nasional '45

Sebaliknya pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta
Adapun, daftar jenderal pendukung Jokowi-JK menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai berikut:

1.Jenderal TNI Purnawirawan Djoko Santoso, Mantan Panglima TNI
2.Laksmana TNI Purnwirawan Widodo AS, Mantan Panglima TNI
3.Irjen Pol Purnawirawan Farouk Muhammad Syechbubakar, Mantan Kapolda NTB
4.Letjen Purnawirawan M Yunus Yosfiah, Mantan Panglima Pangdam II Sriwijaya
5.Letjen Purnawirawan Johanes Suryo Prabowo, Mantan Kepala Staf Umum TNI
6.Letnan TNI Purnawirawan Syarwan Hamid, Mantan Kassospol TNI AD
7.Letnan TNI Purnawirawan Suharto, Mantan Komandan Korps Marinir
8.Mayjen TNI Purnawirawan Syamsir Siregar, Mantan Kepala BIN
9.Brigjen Pol Purnawirawan Taufiq Effendi, Mantan Staf Ahli Kapolri
10. Laksdya TNI Purnawirawan Adang Darajatun, Mantan Wakapolri
11. Laksdya TNI Purnawirawan Freddy Numberi, Mantan Menteri Perhubungan
12. Jenderal TNI George Toisutta, Mantan Kepala Staf TNI-AD
13. Letjen TNI Purnawirawan Burhanuddin, Mantan Pangdam I Bukit Barisan
14. Laskdya TNI Purnawirawan Moeklas Sidik, Mantan Wakil Kepala Staf TNI Al
15. Mayjen TNI Purnawiran Sudrajat, Mantan Kapuspen TNI
16. Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zen, Mantan Kepala Staf Kostrad
17. Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edhie Wibowo, Mantan Kepala Staf AD
18. Mayjen TNI Purnawirawan Hendradji Supanji, MAntan ASPAM KASAD
19. Letjen TNI Purnawirawan Cornel Simbolon, Mantan Wakil KSAD
20. Letjen TNI Purnawirawan Joko Sumaryono, Mantan Sesmenko Polhukam
21. Letjen TNI Purnawirawan Romulo Robert Simbolon, Mantan Sesmenko Polhukam
22. Mayjen TNI Purnawirawan Nachrowi Ramli, Mantan Kepala Lembaga Sandi Negara RI
23. Mayjen Purnawirawan Bimo Prakoso, Mantan Staf Lemhanas
24. Mayjen TNI Purnawirawan Tono Suratman, Mantan Asops TNI
25. Mayjen Purnawirawan Amir Sembiring, Mantan Dankodiklat AD
26. Mayjen TNI Purnawirawan Glenny Kairupan, Mantan Dosen Lemhanas
27. Mayjen TNI Purnawirawan Johnny Wahab, Mantan Koorsahli KSAD
28. Mayjen TNI Purnawirawan Mahidin Simbolon, Mantan Pangdam XVII Trikora
29. Mayjen TNI Purnawirawan Soenarko, Mantan Danjen Kopassus
30. Mayjen TNI Purnawirawan Chairawan, Mantan Komandan Grup 4 Sandi Yudha Kopassus
31. Marsda Purnawirawan Eko Edi Santoso, Mantan Komandan Kodikau
32. Irjen Pol Purnawirawan Tommy Trider Jacobus, Mantan Kapolda Papua
33. Brigjen Purnawirawan Pol Timbul Sianturi, Mantan kadispenum Mabes Polri
34. Marsma Wutanto Juwono, Mantan Penerbang TNI AU
35. Marsma Purnawirawan Istowo, Mantan Asper Kepala Staf TNI
36. Mayjen Purnawirawan Chairawan, Mantan Staf BIN

4. Media Massa Terbelah

Terbelahnya dukungan media massa dalam pemilu presdien 2014 lalu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY menjelaskan Ada media yang mendukung salah satu capres dan media lainnya mendukung capres yang lain.

"Dalam pilpres ini nampaknya pers dan media massa sudah terbelah. Yang paling mudah simak MetroTV dan TVOne. Ada di depan saya. Beliau tersenyum dan ketawa. Divided," kata SBY dalam pidatonya saat memberi pembekalan menghadapi pilpres di hadapan sejumlah menteri dan kepala
daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa 3 Juni 2014.

5. Isu Terjadinya Kerusuhan Kencang Berhembus

Isu bakal terjadinya kerusuhan berhembus kencang pada tanggal 22 Juli 2014 atau tepatnya saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan siapa pemenang dalam pemilu presiden (pilpres) 2014. Isu terjadinya kerusuhan ditanggapi serius oleh TNI dan Polri.

Kapolri, Jenderal Sutarman Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan siap mengamankan pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli 2014.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko meminta masyarakat tetap tenang menghadapi pemilihan umum presiden. Menurutnya masyarakat tidak perlu khawatir karena TNI dan polri akan menjamin keamanan. Personel TNI dan Polri di seluruh Indonesia sudah ada dalam status Siaga 1 dan berjaga di pos, unit dan kesatuan masing-masing.

TNI telah memetakan potensi kerawanan keamanan saat pemilu presiden. Analisa ini antara lain didasarkan dari kejadian bentrokan antara pendukung dua kubu calon presiden di sejumlah daerah selama kampanye dan juga berdasarkan prediksi keketatan perolehan suara kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto di beberapa wilayah, seperti Jawa Tengah, Yogyakarta dan Papua.

Moeldoko juga memastikan TNI akan bersikap netral. Dia akan menindak apabila ada anggotanya yang tidak bersikap netral dalam pemilihan presiden.Sekitar 254.088 anggota polisi dan 35 ribu anggota TNI dikerahkan untuk mengamankan pemilihan presiden.

6. Kehadiran Lembaga Survei

Lembaga survei mulai menyedot perhatian publik luas saat proses hitung cepan (quick count) dalam pilpres lalu.

Dalam pilpres 2014, hasil hitung cepat lembaga survei yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai berikut :

1.Quick Count Versi Puskaptis: Jokowi meraih 47,95% sedangkan Prabowo 52,05% (TVOne)
2.Quick Count Versi JSI: Jokowi meraih 49,86% sedangkan Prabowo 50,14% (TVOne)
3.Quick Count Versi LSN: Jokowi meraih 49,44% sedangkan Prabowo 50,56% (TVOne)
4. Quick Count Versi IRC: Jokowi meraih 48,89% sedangkan Prabowo 51,11% (MNCTV/Global TV/RCTI

Adapun lembaga survei yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai berikut :

1. 1Quick Count Versi Indikator Politik Indonesia: Jokowi peroleh suara 52,47% sedangkan

Prabowo 47,20% (Metro TV)
2. Quick Count versi Litbang Kompas: Jokowi meraih 52,34% dan Prabowo 47,66% (KompasTV)
3. Quick Count versi RRI:Jokowi meraih 52,71% sedangkan Prabowo 47,29% (Trans TV/TVRI)
4. Quick Count Versi LSI: Jokowi meraih 53,37% sedangkan Prabowo 46,43% (TransTV)
5. Quick Count Versi Cyrus-CSIS: Jokowi meraih 52,1% sedangkan Prabowo 47,9% (Trans TV)
6. Quick Count Versi SMRC: Jokowi meraih 52,91% sedangkan Prabowo 47,09% (SCTV/TransTV)
7. Quick Count Versi Poll-Tracking Institute: Jokowi meraih 53,37% sedangkan Prabowo 46,63%

(Kompas)
8. Quick Count Versi Populi Center: Jokowi meraih 50,95% sedangkan Prabowo 49,03% (Kompas)

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden 2014.

Berdasarkan penghitungan suara yang dikumpulkan di 33 provinsi, Jokowi-Kalla mendapatkan 53,15% atau 70.633.576 suara.
Pesaing mereka, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 46,85% atau 62.262.844 suara, yang membuat Jokowi unggul 8.370.732 suara atas Prabowo.KPU menyatakan jumlah suara sah sebanyak 132.896.438 suara.

7. Tahun Arogansi Politik

Tahun 2014 dikatakan sebagai tahun arogansi politik lantaran persetuan mendalam antara kubu KMP dan KIH tidak kunjung usai. Dalam pertaruangan yang demikian sengit tersebut, kedua poros politik sama sekali tidak mengindahkan kepentingan rakyat.

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate Toto Sugiarto menilai, tahun 2014 merupakan tahun arogansi politik. Dikatakan tahun arogansi politik, lantaran perselisihan usai pemilihan presiden (pilpres) antar kedua kubu yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih hingga kini terus berlangsung.

"Perselisihan keduanya hingga kini sepenuhnya belum bisa didamaikan," kata Toto dalam diskusi publik di Wisma Kodel, Jakarta, Rabu (17/12).

Toto menjelaskan, perselisihan yang diawali kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto terlihat begitu jelas dan nyata selama kampanye pilpres hingga di parlemen (DPR RI). Arogansi politik di parlemen membuat fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran sejauh ini nyaris tidak bisa berjalan semestinya. Ditambahkan Toto, parlemen terlihat lebih mengedepankan kepentingan kelompok daripada kepentingan negara. Dan ironisnya, keterbelahan DPR juga sempat melahirkan DPR Tandingan.

"Terbelahnya politik di parlemen amat merugikan rakyat, sebab kedua kubu hanya memikirkan kepentingan politik jangka pendek dan sama sekali tidak mengedepankan kepentingan rakyat," kata Toto. (BHD/Berbagai Sumber)